Lampung Selatan

Ini Penjelasan Nanang ke Dewan soal 3 Ranperda

Fraksi Pan serahkan berkas pandangan umum kepada Nanang dan Hendry. (foto: aziz/kmf)

KALIANDA – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto menyampaikan 3 (tiga) paket Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD, Selasa sore (25/9/18).

Penyampaian itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Lamsel, yang digelar di Gedung dewan. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi dan didampingi dua wakilnya itundihadiri 38 Anggota.

Nanang Ermanto memaparkan 3 paket Ranperda mulai dari dasar hukum hingga manfaat peraturan daerah itu.

Tiga Ranperda tersebut yakni Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Nanang menjelaskan, Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelanggaraan Kawasan Tanpa Rokok di daerah.

“Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, membudayakan hidup bersih, sehat, dan bebas asap rokok, serta mengurangi bertambahnya jumlah rokok pemula,” tutur Nanang.

Ranperda IMTA dimaksudkan sebagai dasar untuk melindungi tenaga kerja lokal dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

Sedangkan, tujuan Ranperda IMTA, adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing.

Kemudian, Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan sebagai dasar hukum pengendalian pembuangan air limbah domestik di daerah.

“Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upayapelestarian lingkungan hidup, khususnya sumber daya air,” terang Nanang.

Sementara, dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing juru bicara 8 Fraksi, seluruhnya menyatakan menerima dan siap untuk membahas Raperda tersebut ditingkat komisi.

“Semoga 3 paket Ranperda yang kami sampaikan dapat dibahas bersama dengan pihak legislatif dan terbit menjadi produk hukum, berupa peraturan daerah yang tersusun secara sempurna, sistematis, dan dapat dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah.” Tukasnya. (/az/kmf)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares