Lampung Selatan

I’tikaf Dikritisi LBM NU, Ini Jawaban Zainudin

Bupati lamsel, zainudin hasan berfoto usai rapat paripurna hut lamsel ke-61 dprd lamsel, selasa siang (14/11/17). (foto: aris munandar)

Lnews.co, KALIANDA – Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan langsung menanggapi kritik LBM NU Lamsel soal program I’tikaf.

Menurut Zainudin, tidak ada paksaan dalam mengikuti I’tikaf dan pelaksanaanya pun menurutnya dilakukan dihari libur yang tidak mengganggu jam kerja para pegawai atau guru yang ikut I’tikaf.

“Tidak ada paksaan dalam itikaf dan dilakukan dihari libur tidak mengganggu jam kerja,” kata Zainudin kepada Lnews.co lewat BBM, Selasa petang (14/11/17).

Zainudin menyayangkan pihak lain yang mempersoalkan I’tikaf padahal menurutnya hal tersebut merupakan perbuatan yang baik.

“Jadi yang tidak suka silahkan melakukan dengan cara yang disukai, kenapa harus mempersoalkan sesuatu yang baik dan orang lain senang mengikuti program i’tikaf dan tidak ada yang difokuskan disatu tempat,” beber Zainudin.

Adik kandung Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan itu meminta pihak yang mempersoalkan pelaksanaan I’tikaf agar mengikuti langsung atau hadir ketika program itu dilaksanakan.

“Maka sebaiknya hadir dan lihat ikuti baru komentar jangan cuma dengar-dengar dan katanya-katanya, harus kita memikirkan orang yang belum mau sholat bukan mempersoalkan yang belajar Amal,” lanjutnya.

Dia juga meminta pihak lain yang telah memiliki cukup ilmu agar bisa menularkan pengetahuannya kepada orang lain.

“Yang sudah pintar bagi ilmunya kepada yang mau belajar bukan menyalahkan dari kejauhan, Watawasaubilhaq watawasaubisobri.” Tukas Zainudin.

Jumpa pers pengurus LBM NU Lamsel, dikantor NU setempat, Selasa sore (14/11/17). (foto: aka)

Sebelumnya diberitakan, Ketua LBM NU Lampung Selatan, Yusuf Zakaria menggelar jumpa pers di kantor NU Lamsel di jalan lintas Sumatera, Lubuk Kamal, Kalianda, Selasa sore (14/11/17).

Dan memaparkan dalam pandangan fiqh (syari’at) tentang program kepala daerah yang mencanangkan program keagamaan i’tikaf, pada semua bawahannya dan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengannya secara administratif atau koordinasi; seperti kepala dinas, kepala sekolah satuan pendidikan, Guru PNS, Guru ngaji dan lain-lain.

“Disamping itu program tersebut hanya dipusatkan disatu titik yang terkadang jauh jangkauannya dari tempat tinggal dan dilaksanakan tiga hari, tak jarang program ini membuat tugas (kewajiban) bawahannya terganggu karena harus meninggalkan kewajiban dan tugas pokok,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, Pada dasarnya, secara substansi dan esensi program keagamaan i’tikaf Bupati tersebut baik dan termasuk dalam kategori amar ma’ruf yang sunah.

Namun program ini setelah dikaji bukanlah termasuk kebijakan yang mengandung kemaslahatan Umum (‘ammah), seperti halnya keharusan pemerintah yang kebijakannya haruslah bersifat universal.

Lalu, lanjut Yusuf, jika memandang perintah (imbauan) bupati yang notabene dalam konteks fikih adalah na’ibul imam maka imbauan/perintah ini harus ditaati dzohiron saja (dalam artian tidak berdosa ketika ada yang tidak menta’ati).

Keterangan ini diambil dari kitab karya Imam Syarqowi dan Sayyid Abdurrohman. Namun, kewajiban taatnya tidaklah mutlak, karena dalam konteks programnya terjadi benturan, antara kewajiban mereka sebagai PNS, guru ngaji dan himbauan bupati untuk i’tikaf yang harus dilakukan berhari-hari.

“Tak jarang dari mereka yang meninggalkan tugas wajib untuk i’tikaf menyebabkan terganggunya jalannya pemerintahan dan jalanya proses pendidikan di satuan pendidikan yang mereka tinggalkan,” tambahnya.

Memandang hal ini, kata Yusuf, ada mafsadah (kerusakan) yang terjadi hanya karena harus mengikuti imbauan bupati yang sifat programnya itu sunnah atau maslahah personal.

Imam Suyuthy dalam bukunya menerangkan/menolak mafsadah lebih didahulukan daripada harus melaksanakan maslahah’, apalagi dalam konteks ini maslahahnya sifatnya personal.

Bahkan dalam kitab is’adurrojik diterangkan bagi orang yang pergi meninggalkan tugas wajib (kewajiban) demi perkara sunnah walau ada imbauan dari pemerintah itu termasuk maksiat, dan hukumnya haram.

“Kemudian jika, para PNS baik guru atau pegawai dan guru ngaji yang mempunyai tugas pokok di kantornya, mengajar di sekolah, atau mengajar ngaji dan mereka tetap memaksa mengikuti i’tikaf, dengan alasan takut sanksi dan semacamnya, dalam tafsir khozin bisa dimasukkan dalam kategori khiyanat, seperti dalam tafsir ayat 58 surat An-Nisa.” Tukasnya.

(aka)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares