Hukum

Kalah di PN Kalianda, Penggugat Lahan SD Ajukan Banding

Surat banding maspian. (adi)

KALIANDA – Upaya Mispan, penggugat lahan Sekolah Dasar Negeri 3 Bumi Restu terus berlanjut, walaupun kalah di tingkat Pengadilan Negeri melawan Bupati Lampung Selatan dan kawan-kawan dalam perkara perdata 35/PDT G/2017.PN.Kla. Demi mencari keadilan akhirnya Mispan melalui Kuasa Hukumnya Eko Heri Harsono dari kantor Advokat Abi Hasan Muan, SH.,MH dan Rekan melakukan permohonan Banding untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Akta Permohonan Banding pun sudah diajukan ke Pengadilan Negeri pada tertanggal 19 Januari 2018 lalu, namun pasca putusan pengadilan pada 16 Januari 2018 sampai saat ini pihak penggugat atau pembanding belum mendapatkan salinan putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Kalianda.

Akhirnya pihak kuasa hukum pun melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kalianda nomor 10/AHM/1/2018 tertanggal 25 Januari 2018 ditembuskan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Lampung yang berbunyi:

“Sehubungan telah di putusannya perkara perdata No.35/PDT G/2017.PN.Kla, tertanggal 16 Januari 2018 yang telah dibacakan didalam persidangan yang pada intinya menolak seluruh gugatan pihak penggugat terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut kami selaku Kuasa Hukum menyatakan Banding, hal ini telah menyatakan banding dengan akta banding pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan kuasa yang diberikan penggugat (principal) kepada kami selaku Kuasa Hukum.”

“Kami selaku kuasa hukum pak Mispan sampai saat ini belum menerima salinan putusan tersebut, padahal untuk mengajukan memori bandingkan diperlukan putusan itu tapi sampai detik ini kami belum menerimanya,” ungkap Eko Heri Harsono, Rabu (25/1/18)

Lebih lanjut Eko menjelaskan, “Pada saat kami menanyakan kepada panitera terkait salinan putusan tersebut alasannya putusan masih mau dikoreksi majelis hakim, padahal waktu untuk mengajukan bandingkan hanya 14 hari pasca putusan pengadilan,”

“Makanya kami terpaksa melayangkan surat kepada (KPN) agar direspon lebih cepat. Karena pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya ada yang kurang pas makanya kami melakukan upaya banding,” tegas Eko.

Sebelumnya Majelis Hakim melakukan pembacaan putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua I Gede S, SH dan hakim anggota Dodik Setyo Wijayanto tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel).

Pihak penggugat atas nama Mispan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Abu Hasan Muan, SH,MH, Marwan, SH dan Eko Heri Harsono, SH, Tora Yuliana, SH dan Berna Welly, SH.

Sedangkan pihak tergugat Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, sebagai tergugat 1, Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 2, Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno dan tergugat 3 dan Kepala Desa Bumi Restu Dwi Narno tergugat 4 yang semuanya diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

“Pada intinya sidang gugatan kali ini, semua gugatan yang dijelaskan oleh pihak penggugat yaitu Mispan sepenuhnya ditolak oleh Majelis Hakim,” ucap Jaksa Pengacara Negara Kejari Lamsel, Ryan Sumarta Syamsu SH, pada 16 Januari 2018 lalu.

Ryan melanjutkan, dengan ditolaknya gugatan tersebut, pihak JPN Kejari Lamsel telah menyelamatkan keuangan pemda dan menyelamatkan aset pemda sebesar Rp. 3.08 Miliyar sebagaimana yang dituntut oleh pihak penggugat.

“Yang pasti ini masih tingkat pertama, kita masih menunggu dari pihak penggugat apakah mereka akan mengajukan banding atau tidak,” katanya pada waktu itu.

Sebelumnya, pada 27 Juni 2017 lalu Mispan (65) warga Bumi Restu, Kecamatan Palas Lamsel mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Kalianda atas lahan yang dimilikinya.

Tanah seluas 7200 M2 dengan sertifikat tanah berdasarkan surat ukur No.622/1973 yang dikeluarkan oleh BPN Lampung Selatan tanggal 15/12/1976. Tapi dikuasai tergugat 1, 2, 3 dan 4 selama 36 tahun tanpa ganti rugi apapun.

Pada tahun 1981 tanah milik Mispan seluas kurang lebih 5100 M2 didirikanlah bangunan SDN 3 Bumi Restu tanpa seizin kliennya, sementara sisa lahannya 2.200 M2 dijual kepada Erwan dan Poniran.

Tiba-tiba tahun 1996 dikeluarkan surat keterangan asal usul tanah oleh Pjs Kepala Desa Persiapan Bumi Restu yang intinya menjelaskan tentang asal usul tanah tersebut untuk pembangunan SDN 3 Bumi Restu seluas 75 x 68 M2.

Dimana tanah tersebut diserahkan oleh Desa kepada Pemkab Lamsel dan seolah-olah tanah tersebut didapat oleh Desa dari kliennya dan sudah mendapatkan ganti rugi berupa sawah seluas 0,85 Ha dan uang Rp.50.000. Namun hal itu tidaklah benar, bahkan klien kami tidak pernah menerima ganti rugi apa pun.

“Klien kami tak pernah menerima ganti rugi apapun terkait lahan SDN 3 Bumi Restu tersebut,” ungkap Eko Kuasa Hukum pihak penggugat.

Bahwa tanggal 24 Februari 2017 ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah milik kliennya seluas 75 x 68 M2 telah diserahkan kepada Pemkab Lamsel di atas bangunan gedung sekolahan SDN 3 Bumi Restu. (ril/red)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares