Lampung Utara

KARAT tuding HGU BW di Lampura bermasalah

Komite Aksi Rakyat Tertindas (KARAT), menggelar aksi damai di halaman kantor Pemkab Lampung Utara (Lampura), Kamis pagi (14/4/16). (foto: van)

Lnews, KOTABUMI – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Rakyat Tertindas (KARAT), menggelar aksi damai di halaman kantor Pemkab Lampung Utara (Lampura), Kamis pagi (14/4/16).

Mereka menduga, perusahaan Bumi Waras (BW) yang ada di Lampura melakukan penyimpangan Hak Guna Usaha (HGU) serta pengalih fungsi HGU tersebut. Selain menurut pengunjukrasa, BW telah merampas tanah yang bukan menjadi HGU dan terindikasi memanipulasi dalam membayar pajak kepada pemerintah atas usaha yang telah dikelolanya di Lampura.

koordinator lapangan (korlap), Ihsan Kamil, dalam orasinya menyampaikan pernyataan sikap, yang intinyanya meminta Pemkab untuk mengukur ulang HGU yang telah disepakati oleh BW dan Pemkab kemudian mencabut HGU BW karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Lampura.

Selain itu, demonstran juga mendesak Pemkab Lampura mengaudit pajak BW karena terindikasi memanipulasi pajak perusahaannya. Mereka juga meminta Pemkab transparan terhadap HGU yang diberikan kepada BW dan dibuktikan keaslian surat HGU tersebut.

“Meminta Pemkab untuk mengevaluasi izin HGU yang telah diberikan terhadap BW, bahwa pihak BW terindikasi telah mengalih fungsikan izin tersebut,” tegas Ika sapaan akrab Ihsan.

Usai berorasi, perwakilan masyrakat melakukan dialog dengan Asisten I Pemkab Lampura, Yuzar diruang kerjanya. Dalam dialog tersebut, Yuzar memaparkan jika BW memiliki 7 perusahaan yang beroperasi di Lampura.

Menurutnya, mengenai pajak perusahaan yang dibayarkan ke Pemkab Lampura hanya pajak air bawah tanah, izin gangguan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan dibayar dan dikelola oleh pusat, yang selanjutnya dari pusat Pemkab memperoleh bagi hasil sebesar 64,8 persen saja.

“Hasil pantauan kami, kalau 7 perusahaan BW di Lampura sudah membayar pajak air bawah tanah dan izin gangguan. Dan tidak ada aturan tentang pemungutan pajak hasil perusahaan oleh Pemkab,” katanya.

Tentang HGU, papar Yuzar, apabila akan membuka perusahaan di Kabupaten, harus ada izin prinsip, izin lokasi dan izin lainnya yang dikeluarkan boleh bupati. “Izin HGU yang dikeluarkan oleh kabupaten jika luasnya hanya 10 Ha, lebih dari itu kewenangan BPN dan Kementrian Agraria,”jelas Yuzar seraya menuturkan jika pembatalan HGU adalah kewenagan pusat.

Lebih lanjut dia menambahkan, terkait persoalan yang disampaikan oleh KARAT, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan. (van/str)

Comments

comments

1 Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Popular

To Top
Shares