Peristiwa

Lapak Kios Diperjualbelikan, Dinas Pasar Tak Tahu

kadis pasar lampung selatan, supriyanto (tengah) saat diwawancara wartawan, Rabu (8/6/16). (foto: ade)

Lnews.co, SIDOMULYO – Lapak di pasar Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang baru saja selesai dibangun dengan menggunakan anggaran dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 10 milyar rupiah jadi rebutan pedagang.

Dari penelusuran Lnews.co, banyak ditemukan pedagang yang sudah berjualan di pasar Sidomulyo lama dengan kurun waktu setahun lebih, tidak mendapat lapak di pasar yang mulai dibangun pada tahun 2015 selesai pada tahun 2016 tersebut.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan salah satu perwakilan pedagang yang namanya enggan dipublikasi. Menurutnya, Ia dan puluhan rekannya yang sudah berjualan dipasar Sidomulyo lebih dari setahun namun tidak mendapat lapak karena sudah diisi oleh pedagang lain yang tidak mereka kenal.

“Saya dan pedagang yang lain sudah berdagang selama lebih setahun. Saya dan pedagang yang lain harusnya mendapatkan lapak atau kios ditempat yang baru dibangun sama pemerintah tapi nyatanya saya dan pedagang yang lain yang harusnya berhak berjualan di situ tapi malah tidak dapat, yang dapat kios sama lapak malahan orang yang  membayar kepada para calo padahal itu milik pemerintah tapi dijual belikan.” Bebernya.

Sementara Kepala Urusan Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pasar, Sidomulyo, Alyas, Rabu (8/6/16) mengaku tidak tahu menahu urusan jual beli lapak atau kios. Alyas pun menunjukkan kesan tidak suka ketika wartawan Lnews.co mencoba bertanya lebih banyak perihal pembagian jatah lapak kepada para pedagang.

“Saya gak mau ngebahas masalah pasar itu, jangan sampai batal puasa karena bahas masalah pasar yang jelas pedagang sudah dapat semua, soal pembagian lapak sudah diserahkan sama persatuan pedagang, masalah pasar semua pedagang urusanya sama Nurdin.” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pasar Lampung Selatan, Supriyanto. Ia mengaku Dinas Pasar tidak mengetahui dan tidak mau tahu soal adanya jual beli lapak milik pemerintah tersebut.

Menurutnya, semua lapak atau kios untuk berdagang tidak diperjual belikan, semuanya gratis. Kewajiban para pedagang hanya membayar retrebusi kepada pemerintah.

“Kios atau lapak yang dari pemerintah semuanya gratis, tidak boleh dijual belikan kalau bayar retrebusi sama pemerintah itu memang kewajiban pedagang. Kalau memang ada yang melakukan jual beli lapak milik pemerintah ya ada sangsinya.” Ujar Supriyanto. (ade/str)

Comments

comments

48 Comments

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top
Shares