Opini

(Opini) Memberdayakan Masyarakat di Sektor Wisata

OPINI

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI SEKTOR WISATA

OLEH:

YUDAS ERMADI, SIP
Ketua Komunitas Putera Krakatau
Peminat dan Pegiat Pariwisata Tinggal di Kalianda, Lampung Selatan.

 

 

Di zaman media sosial dan Era digital yang didukung kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini semua sektor pembangunan dipastikan terdampak. Tak terkecuali sektor pariwisata. Akibat dukungan TI, promosi sektor pariwisata diseluruh belahan dunia terdongkrak hingga melampaui sektor sumberdaya energi dan industri lainnya (semisal Migas, Agrikultur, dll). Maka, bicara pariwisata hari ini, adalah bicara soal issu yang strategis.

Banyak contoh di negara lain yang sekarang bertambah makmur dengan mengandalkan pembangunan dan pelayanan di sektor pariwisata. Saking ‘sexy’-nya issu pariwisata ini bahkan lembaga dunia sekelas World Economic Forum sejak 2007 merilis The Travel and Tourism Competitiveness Index yang menunjukkan performa industri pariwisata dunia per dua tahun. Melalui indeks yang dirilis itu dilakukan pemeringkatan terhadap negara-negara dengan industri pariwisata terbaik.

Mencuplik data indeks ditahun 2015 lalu, harus diakui bahwa untuk posisi 10 besar industri pariwisata terbaik di dunia—dari total 141 negara terdaftar—masihlah didominasi oleh negara-negara maju, yakni berturut-turut dari peringkat satu hingga ke sepuluh: Spanyol, Perancis, Jerman, AS, Inggris, Swiss, Australia, Italia, Jepang dan Kanada. Dari sekian jumlah negara terdaftar itu posisi negara kita, Indonesia, berada di peringkat ke- 50 (www.prasmultourism.com, 2016).

Posisi yang tidak terlalu buruk menimbang pemerintah kita yang baru ‘aware’ untuk mereorientasi visi pembangunannya disektor pariwisata.

Tak dapat dipungkiri, sekedar menyebut contoh diantaranya, bahwa sektor pariwisata di Perancis telah berhasil menyumbang hingga 77,7 Triliun Euro dari GDP (Gross Domestic Product) dan bertanggungjawab atas kurang lebih 2,9 juta pekerjaan atau sekitar 10,9% tenaga kerja di negara tsb; sementara industri pariwisata di Spanyol memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan perekonomian warganya dan menyumbang hingga 11% dari GDP nasional.

Atas realita tersebut tentunya pemerintah kita menyadari betapa besar daya ungkit sektor pariwisata dalam tren perekonomian negara di masa mendatang. Inilah yang melatari visi pemerintah kita hari ini dalam mendesain kembali tata kelola sektor pariwisata di Indonesia.

Bertolak dari keyakinan itu, Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, telah menggariskan kebijakan dimana sektor pariwisata akan diproyeksikan sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah.

Berdasarkan data ditahun yang sama (2015) terdapat beberapa capaian positif yang berhasil dibukukan Kementerian Pariwisata RI di issu PDB (Product Domestic Bruto); devisa; dan tenaga kerja.

Di issu PDB, pariwisata menyumbangkan 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN; PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8% dengan tren naik sampai 6,9% melampaui industri agrikultur, manufaktur, otomotif dan pertambangan.

Di issu devisa, pariwisata peringkat ke- 4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3% dibandingkan industri lainnya; pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata tertinggi, yaitu 13% dibanding industri minyak gas bumi, batu bara dan minyak kelapa sawit yang pertumbuhannya negatif; sementara biaya marketing pariwisata yang diperlukan hanya 2% dari proyeksi devisa yang dihasilkan. Keunggulan lainnya juga tampak pada aspek penyerapan tenaga kerja.

Di issu tenaga kerja, pariwisata penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke- 4 dari seluruh sektor industri; dalam penciptaan lapangan kerja, sektor pariwisata tumbuh 30% dalam waktu 5 tahun; dan pariwisata pencipta lapangan kerja termurah yaitu dengan US$ 5.000 /satu pekerjaan, dibanding rata-rata industri lainnya sebesar US$ 100.000 /satu pekerjaan (M. Iqbal Alamsjah, 2016).

Angka-angka diatas diyakini dapat terus meningkat seiring waktu dan konsistensi pemerintah kita yang telah menempatkan sektor pariwisata diurutan ke- 4 dari Lima Sektor Prioritas Pembangunan 2017 disamping sektor pangan, energi, maritim dan Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus (KEK).

Presiden Jokowi sendiri memberikan arahan untuk memastikan kemajuan pada 10 destinasi wisata nasional dan perlunya mendorong sistem integrasi promosi perdagangan, pariwisata dan investasi.

Memberdayakan Masyarakat

Apa yang dikemukakan di atas adalah serangkaian fakta dimana sektor pariwisata kini telah menjadi sektor unggulan pembangunan di negara manapun, termasuk kita.

Menyambut gegap gempitanya pembangunan di sektor pariwisata, yang tak kalah penting adalah menyiapkan sumber daya manusia alias kesiapan masyarakatnya. Sebab, sehebat apapun program-program yang dihadirkan; jika masyarakatnya tidak siap tentu akan kontraproduktif terhadap hasil-hasil yang diharapkan.

Soal kesiapan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan issu pariwisata sebetulnya bukan hal baru. Sejak 2012, Kementerian Pariwisata (dulu bernama Kemenparekraf) telah membuat formulasi dimana mensukeskan sektor pariwisata diantaranya bisa dimulai dari terbangunnya konsep sadar wisata dan kelompok sadar wisata.

Sadar wisata artinya, masyarakat menyadari peran dan tanggungjawabnya selaku tuan rumah yang baik dan menciptakan suasana kondusif bagi wisatawan.

Sebaliknya, masyarakat juga menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan sebagai bentuk kebutuhan dasar dalam berekreasi.

Sementara, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak untuk mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan berbasis Sapta Pesona yang diharapkan menguntungkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Nilai-nilai Sapta Pesona Pariwisata itu sendiri yang diharapkan dianut dan membudaya di tengah-tengah masyarakat sebagai prasyarat suksesnya lingkungan pariwisata yang diminati para tamu /wisatawan adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Bisa kita ilustrasikan, andai nilai-nilai ini telah menjadi sikap keseharian masyarakat dan kelompok masyarakat yang sadar wisata; tentu lingkungan kondusif bagi majunya kepariwisataan daerah akan tercipta.

Bagi kita yang tinggal di Lampung Selatan dengan potensi wisata yang melimpah, seharusnya bersyukur memiliki modal kekayaan alam yang begitu eksotik dengan pilihan objek wisata yang beragam.

Namun tentu potensi yang melimpah itu tidak akan mendatangkan keuntungan apapun jika kita tidak jeli dan bergegas dalam mengelolanya semaksimal mungkin. Apa yang telah diformulasi oleh pemerintah melalui konsep sadar wisata dan Pokdarwis pun sejatinya telah dilaksanakan disini.

Pemda Lamsel melalui Dinas Pariwisata bersama dengan stakeholder terkait telah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sadar wisata di daerah dan secara rutin melaksanakan penyuluhan sadar wisata ke masyarakat.

Hanya saja dalam catatan penulis, kegiatan peningkatan kapasitas sadar wisata masyarakat yang selama ini dilakukan masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Atas hal tsb, penting bagi dinas melakukan evaluasi mendalam.

Dinas Pariwisata penting melakukan evaluasi pada segi kuantitas dan kualitas kegiatan dalam arti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat urgensi untuk memperhatikan kematangan aspek perencanaannya, prosesnya dan hasilnya.

Hal itu untuk menghindari dilaksanakannya kegiatan sekedar terpenuhinya target dan ‘menggugurkan kewajiban’. Kegiatan hanya berorientasi pada laporan; sementara kualitas hasilnya dikorbankan. Maka hal tersebut menjadi semata rutinitas an sich.

Untuk keluar dari jebakan pola rutinitas kegiatan, secara internal, Dinas Pariwisata—dalam desain agenda kegiatannya (RKA)—dituntut untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang lebih bisa menjamin terbangun dan terfasilitasinya atmosfir sadar wisata di tengah-tengah masyarakat.

Rutinitas kegiatan pelatihan atau penyuluhan yang selama ini dilaksanakan ‘asal kebut’, dinilai tidak efektif dan harus ditinggalkan. Pola kegiatan dinas harus diubah dengan paradigma yang lebih programatik.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah penyusunan program kegiatan yang bersasaran dan mendorong dilahirkannya role model. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Kongkritnya, desain kegiatan peningkatan kapasitas sadar wisata (melalui pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, dsb) harus menetapkan parameter-parameter capaian yang lebih jelas dengan indikator yang bisa dievaluasi. Sehingga hasil-hasilnya terukur dan kualitas kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan.

Lain dari itu, mendorong role model merupakan langkah penting. Dengan keterbatasan sumberdaya dan anggaran, tentu Pemda atau dinas tidak akan mampu menjangkau seluruh sasaran yang ingin diberdayakan.

Untuk itulah diperlukan role model sebagai objek percontohan. Dengan demikian sumberdaya dan anggaran dinas bisa lebih difokuskan pada sasaran-sasaran prioritas untuk dijadikan objek pembinaan dan pendampingan. Inilah yang dimaksud langkah efektif dan efisien.

Dari role model yang berhasil tentu akan banyak pelajaran yang bisa dipetik, misal, soal bagaimana kelompok sadar wisata yang sukses mengelola potensi wisata yang ada di desanya, atau pun jika sebaliknya mengalami kendala, maka pengalaman /pengetahuan yang diperoleh pada gilirannya menjadi bahan edukasi bagi yang lain.

Dengan demikian memberdayakan masyarakat dalam rangka sadar wisata tidak akan bergerak di ‘ruang hampa’, tetapi berjalan berdasar pengalaman dan situasi kongkrit.

Melalui langkah yang programatik tsb agenda membangun masyarakat dan kelompok sadar wisata di Lampung Selatan akan lebih realistis untuk diwujudkan.

Bukankah kini telah terdapat stakeholder pegiat wisata (komunitas, relawan, dll) yang memiliki pengalaman memfasilitasi warga mengelola potensi wisata di daerah? Kalangan ini tentu dapat menjadi mitra strategis Pemda untuk bersinergi membangun dan mendorong kemajuan kepariwisataan di kabupaten kita.

Sebagai penutup telah disampaikan di awal tulisan ini bahwa pembangunan di sektor pariwisata akan menciptakan rantai industri terkait yang didalamnya menjanjikan pembukaan beragam lapangan kerja, peluang bisnis /usaha, penambahan pendapatan pemerintah, peningkatan kesejahteraan warga, dan lain-lain.

Dengan tidak mengabaikan upaya meminimalisir efek negatifnya; mengembangkan pariwisata penting diyakini sebagai jalan menuju kemakmuran daerah dan masyarakat.

Kalianda, 20 Mei 2017

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares