Hukum

Pelepasan Kawasan Hutan Butuh Proses Panjang

Lnews, KALIANDA – Perwakilan 10 desa dari kecamatan Penengahan, Ketapang dan Sragi yang mendiami kawasan hutan register 1 Waypisang, Kabupaten Lampung Selatan, “ngotot” dan siap memenuhi tahapan segala bentuk proses demi pelepasan lahan register yang didiami warga sejak puluhan tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Muhlisin salah seorang warga Kecamatan Ketapang  dalam hearing/rapat dengar pendapat antara DPRD, Dinas Kehutanan, BPN, 10 Kepala Desa dan Pemerintah di ruangan Banggar DPRD Lampung Selatan, Kamis (8/10).

Secara gamblang, Muhlisin meminta DPRD dan pihak berwenang memberikan kejelasan terkait pelepasan kawasan hutan yang telah didiami masyarakat sejak tahun 1970 hingga sekarang ini.

Yang menjadi permasalah, menurut dia, tiba-tiba muncul persoalan baru dimana ada perusahaan yang justru mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) yakni PT Penyelamat Alam Nusantara (PAN) yang persis berada masyarakat setempat.

“Sebelum adanya perusahaan (PT.PAN) kami sudah bergerak untuk pelepasan kawasan hutan itu. Eh, sekarang muncul masalah baru lagi. Kami menuntut adanya kejelasan terkait ini,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Lampung Selatan Suttan Agus Triendy mengemukakan mendukung tindakan masyarakat demi mendapatkan haknya.

Dia mengatakan, DPRD telah membentuk tim Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan register yang ada di Lampung Selatan.

“Kami sebagai wakil rakyat yang duduk dewan tidak akan tinggal diam dengan aspirasi yang menjadi tuntutan warga 10 Desa di register 1 Waypisang, dan kita akan mencari solusi terbaik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Lampung Selatan, Priyanto Putro memaparkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan usulkan pelepasan tanah kawasan hutan yang telah didiami/digarap warga masyarakat sejak puluhan tahun silam itu ke Kementerian Kehutanan.

Usulan tersebut, ujarnya, dituangkan dalam surat bupati Lampung Selatan tertanggal 15 Januari 2015. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kita sudah melayangkan surat ke Kementerian LK. Dimana kita sudah sampaikan bahwa di kawasan hutan produksi yang ada di Lampung Selatan terdapat desa-desa definitif. Karenanya kita mengusulkan adanya pelepasan kepada warga. Termasuk di register 1 Waypisang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pelepasan kawasan hutan membutuhkan proses panjang. Dimana salah satu yang harus dipenuhi yakni adanya lahan pengganti untuk kawasan hutan yang dilepas. Hal itu menjadi salah satu kendala tersendiri. “Tidak bisa serta merta begitu saja ada proses dan harus ada lahan kawasan sebagai pengganti,” lanjut dia.

Priyanto menjelaskan, terkait dengan pengajuan HGU PT. PAN, pengajuan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu dengan luasan yang dimintakan 9.800 hektar. Dalam surat keputusan menteri kehutanan tertanggal 26 September 2014, disetujui HGU untuk PT. PAN dikawasan Silpopastura di register 1 Way Pisang seluas 543 hektar di dua desa, Sri Pendowo dan Kemukus.

“SK Kemenhut untuk PT. PAN tersebut diterbitkan sebelum SK bersama 4 menteri tentang pelepasan kawasan hutan kepada warga. Dimana SK 4 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Kepala BPN keluar tanggal 17 Oktover 2014,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, perwakilan BPN Lampung Selatan, Harpin mengatakan pihaknya memang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan IP4T. Dimana untuk tahun 2015 alokasi diperuntukan untuk 1.500 bidang tanah.

“Tapi alokasi tersebut masih belum jelas diperuntukan untuk kawasan register mana. Sebab di Lampung Selatan banyak kawasan register. Tidak hanya di register 1 Way Pisang,” terangnya.

Diberita sebelumnya, Ribuan orang dari Desa Lebung Nala, Kemukus, Pematang Pasir, Sidoasih, Taman Sari, Karang Sari, Gandri, Sumber Sari, Langkat dan Marga Jasa yang masuk dalam tiga kecamatana yakni Penengahan, Ketapang dan Sragi, berunjukrasa di lapangan Pemkab dan gedung DPRD Lampung Selatan, Rabu (7/10).

Pengunjukrasa menuntut pelepasan lahan untuk warga dan pembatalan izin usaha dan guna lahan perusahaan penggemukan sapi yang beroperasi di kawasan register 1. Massa mengancam akan Golput pada Pilkada Lampung Selatan 2015, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah. (ddn/str)

Comments

comments

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Popular

To Top
Shares