Lampung Selatan

Pengunjukrasa Desak DPRD Lamsel bentuk Pansus Politik Uang

Korlap Kopdar, Nurul Ikhwan (topi hitam) menyampaikan tuntutan kepada anggota dprd lamsel diruang banggar, jumat siang (6/7/18). (foto: aka)

Lnews.co, KALIANDA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menemui perwakilan pengunjukrasa dari Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi (Kopdar) di ruang Banggar setempat, Jumat siang (6/7/18).

Koordinator Lapangan Kopdar, Nurul Ikhwan, dihadapan anggota Komisi A dan Komisi C, membeberkan adanya politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilgub Lampung 2018.

“Kalau ini didiamkan, apa yang akan terjadi di Lampung 5 tahun kedepan, kalau ini didiamkan apa yang akan terjadi di Lampung Selatan. Ini sangat berbahaya. Kami meminta dewan segera bentuk Pansus sampaikan ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI, untuk membatalkan hasil Pilgub Lampung 2018,” ujar Nurul dihadapan Komisi A DPRD Lamsel.

Menanggapi permintaan Kopdar, Ketua Komisi A, Supriyanto mengatakan, “Ini baru laporan lisan sudah kami terima, dan saya atas nama Ketua Komisi A berterima kasih, juga meminta laporan tertulis. Kami akan merespon tiap tuntutan. Kami akan secepatnya menyampaikan ke Bawaslu,”

Supriyanto melanjutkan, “Terkait pembentukan Pansus, semoga semua dewan yang hadir mendorong bentukan Pansus. Atas nama pribadi saya setuju dan mendorong untuk pembentukan Pansus,”

Ini tujuh tuntutan Kopdar yang disampaikan ke DPRD Lamsel, Pertama, meminta Bawaslu Gakumdu Lampung menindak tegas, menggugurkan/diskualifikasi Paslon yang terbukti melakukan kejahatan Politik Uang dalam Pilgub 2018 Lampung.

Kedua, Meminta untuk menangkap dan mengadili Kaum Cukong yang diduga sebagai Sponsor dan Perusak Demokrasi di Lampung.

Ketiga, meminta untuk dilakukan audit independent terhadap kebenaran Iaporan dana kampanye Paslo Pilgub Lampung 2018.

Keempat, memperjuangkan pemurnian demokrasi Lampung dari kepentingan Cukong, koorporasi, kejahatan politik uang, transaksional yang terjadi di Lampung.

Kelima, menolak calon Gubernur yang terindikasi melakukan kejahatan politik uang dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018.

Keenam, mengajak rakyat, elite, tokoh masyarakat dan siapapun untuk bersatu dalam front barisan perlawanan terhadap kejahatan politik uang yang terjadi dalam Pilgub lampung 2018.

Ketujuh, meminta dilakukan pemilihan ulang jika terbukti telah melakukan pelanggaran dalam Pilgub Lampung 2018.

(aka)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares