Hukum

Sidang Kasus Sengketa Lahan SD, Penggugat Keukeh pada Gugatannya

Suasana sidang kasus sengketa tanah SD Bumi Restu, Palas di PN Kalianda, Selasa siang (10/10/17). (foto: adi)

KALIANDA – Sidang gugatan atas sengketa kepemilikan lahan SDN 3 Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terus bergulir.

Penggugat atas nama Mispan melalui kuasa hukumnya yakni Marwan, SH dan Eko Heri Harsono, SH membalas sanggahan tergugat 1 Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, SH, M.Hum, tergugat 2 Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 3 Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno dan tergugat 4 Kepala Desa Bumi Restu Dwi Narno yang dikuasakan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ryan Sumartha Syamsu, SH, Hendi Herdica, SH, Siti Barokah, SH, Rita Regina Meilani, SH, Khareza Mokhamad Thayar, SH,MH, dan Alif Darmawan Mariszama, SH,MH.

Dalam jawaban repliknya kuasa hukum penggugat menyebutkan bahwa gugatan penggugat tetap dalam pendirianya dan menolak eksepsi jawaban para tergugat.

Marwan menjelaskan, penggugat menyebut eksepsi para tergugat mengenai error in persona adalah mengada-ada dan ketidakcermatan para tergugat dalam memahami gugatan a quo (tersebut).

“Karena yang didalilkan penggugat adalah hal yang tepat karena akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yaitu menguasai tanah penggugat tanpa hak atas hak milik tanah penggugat adalah perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum,” ungkap Marwan.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan, dalil para tergugat yang menyatakan telah terjadi proses tukar guling atas tanah milik penggugat dengan para tergugat berupa tanah bukaan masyarakat yang terletak di Rawa Sragi Pulo Mutung seluas 0,75 Ha dan pemberian uang Rp. 50.000,- adalah dalil yang tak mendasar, tidak benar dan hanya halusinasi dari para pihak tergugat untuk dapat menguasai secara tidak sah tanah milik penggugat seolah-olah telah terjadi tukar guling antara penggugat dan para tergugat.

“Karena penggugat tak pernah mengalihkan kepemilikan hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun dan penggugat juga tak pernah menerima ganti rugi tanah maupun uang sebesar Rp.50.000 dari para tergugat seperti yang didalilkan para tergugat dalam eksepsinya,” beber Marwan dalam repliknya.

Ia pun menyebutkan bahwa dalil para tergugat dalam eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) adalah hal yang mengada-ada karena penggugat telah menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai dasar dan fakta yang menjadi alasan mengajukan gugatan dan menggugat para tergugat yaitu para tergugat telah menduduki tanah milik penggugat yang dijadikan SDN 3 Bumi Restu oleh karena perbuatan para tergugat  tersebutlah makan penggugat mengajukan gugatan.

Selain itu, gugatan penggugat tidak jelas (error in objecto) adalah hal yang mengada-ada karena objek penggugat sengketakan adalah luas tanah kurang lebih 5.000 m2 yang merupakan bagian dari hak milik penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 3993/kl seluas 7200 m2 berdasarkan surat ukur nomor 622/1973 dan kami akan buktikan pada saat pembuktian nanti.

Bahwa dalil para tergugat mengenai gugatan penggugat telah lampau waktu/daluwarsa (Verjaring) adalah mengada-ada karena penggugat telah melakukan upaya berupa usaha untuk mempertahankan haknya dari tahun 1982-1997 akan tetapi hanya diberikan janji-janji yang tak ada kepastiannya oleh para tergugat dan usaha tersebut telah dilakukan penggugat sejak mulai akan akan dibangunnya sekolahan yang berdiri diatas tanah milik penggugat sampai tahun 2017.

“Maka berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan apabila eksepsi para tergugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima,” tegas Marwan.

Atas replik dari pihak penggugat tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim I Gede Putu S, SH,M.Hum dan hakim anggota Mardalena Natalia SR, SH,MH serta Dodik Setyo W, SH memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk membuat duplik (jawaban atas replik) atas replik tersebut.

“Kami minta pihak tergugat menyiapkan replik, selasa depan.” Tukas Ketua Majelis Hakim I Gede Putu S, SH,M.Hum, Selasa (10/10/2017). (ril/red)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares