Hukum

Sidang Lanjutan Sengketa Lahan Sekolah, Penggugat Beri 8 Bukti

Suasana sidang lanjutan sengketa lahan sekolah di pengadilan negeri kalianda, selasa siang (24/10/17). (foto: adi)

KALIANDA – Sidang gugatan perkara perdata nomor 35/PDTG/2017/PN Kla atas sengketa kepemilikan lahan SDN 3 Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terus berlanjut.

Dengan agenda sidang kali ini berupa pembuktian dari kedua belah pihak, yang mana pihak penggugat atas nama Mispan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Marwan, SH dan Eko Heri Harsono SH memberikan 8 buah alat bukti berupa surat dalam sidang tersebut kepada majelis hakim maupun para tergugat 1 Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, SH, M.Hum, tergugat 2 Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 3 Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno dan tergugat 4 Kepala Desa Bumi Restu, Dwi Narno yang diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara Lampung Selatan.

Ketua Majelis Hakim I Gede Putu S, SH,M.Hum mengatakan agenda hari ini merupakan pembuktian dari kedua belah pihak, dari pihak penggugat maupun tergugat.

“Kami minta para pihak menunjukkan buktinya masing-masing,” ujar Ketua Majelis Hakim I Gede S, SH. M.Hum, didampingi hakim anggota Mardalena Natalia SR, SH,MH dan Dodik Setyo W, SH, Selasa siang (24/10/2017).

Setelah dipinta majelis hakim pihak penggugat diminta menunjukkan alat bukti yang diminta dan langsung memberikan berupa 8 buah alat bukti berupa surat salah satunya berupa sertipikat hak milik atas nama penggugat.

“Kami selaku penggugat akan menghadirkan sebanyak 5 orang saksi yang akan disiapkan pada tanggal 31 Oktober 2017 nanti,” ucap Eko Heri Harsono, SH.

Sementara pihak tergugat dalam tanggapannya mengaku belum siap dengan bukti yang akan diajukan. Ia meminta kepada majelis hakim untuk menyiapkan bukti pada sidang selanjutnya.

“Maaf yang mulia bukti yang kita siapkan belum lengkap, kami minta menunggu pada sidang berikutnya untuk di lengkapi,” ujar Ryan Sumantha Syamsu, SH salah satu tim Jaksa Pengacara  Negara Kejaksaan Negari Lampung Selatan.

Setelah mendengarkan penjelasan dari tergugat majelis hakim pun meminta agar kepada pihak tergugat dalam agenda sidang berikutnya pada hari yang sama agar disiapkan bukti dan saksinya. Jangan sampai terlewatkan lagi terutama kepada pihak tergugat dan kepada pihak penggugat agar menyiapkan saksi-saksi pada sidang berikutnya nanti dan kesempatan diberikan kepada tergugat untuk disiapkan bukti surat dan saksi.

“Saya minta para pihak nanti menyiapkan saksi yang relevan, agar tak membuang-buang waktu, diharapkan pada pemeriksaan persidangan setempat (PS) jatuh pada hari Jum’at 17 November 2017 nanti. Untuk biaya sidang PS bisa disepakatkan antara pihak penggugat dan tergugat,” ujar Ketua Majelis Hakim.

Untuk diketahui perkara ini bermula  ketika Mispan selaku pemilik lahan 7200 m2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3993/kl, surat ukur nomor 622/1973 dibangun sekolah SDN 3 Bumi Restu sekitar tahun 1982 seluas 5000 m2 di atas lahan tersebut hingga puluhan tahun tanah itu belum pernah diganti rugi dari pihak mana pun.

Mispan selaku pemilik lahan terus berupaya menanyakan status tanahnya itu kepada Kadus dan Kades pada waktu itu hingga tahun 1997 namun hanya dijanjikan dan tak membuahkan hasil.

Akhirnya atas dasar itulah Mispan merasa dirugikan dan menggugat Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, SH, M.Hum, sebagai tergugat 1, Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 2, Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno tergugat 3 dan Kepala Desa Bumi Restu Dwi Narno selaku tergugat 4. (ril/red/adi)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares