Hukum

Sidang Sengketa Lahan SD, Penggugat Hadirkan 2 Saksi Ahli

Dua saksi ahli dihadirkan pengugat dalam sidang sengketa lahan SD di pengadilan negeri lamsel, selasa (28/11/17). (foto: adi)

KALIANDA – Sidang gugatan perdata nomor 35/PDTG/2017/PN Kld atas sengketa kepemilikan lahan SDN 3 Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terus berlanjut.

Dimana agenda sidang kali ini pihak penggugat atas nama Mispan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Marwan, SH dan Eko Heri Harsono SH, dan Tora, SH.MH menghadirkan dua orang saksi ahli, diantaranya saksi ahli hukum perdata Dr. Wahyu Sasongko, SH, M.Hum dan saksi ahli hukum agraria Dr. Sumarja, SH.M.Hum keduanya merupakan akademisi dari Universitas Lampung.

Dalam kesaksiannya saksi ahli perdata Dr. Wahyu Sasongko menjelaskan terkait peralihan hak atas tanah menurut KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) menurutnya bahwa syarat peralihan hak ada 4 yaitu, pertama harus ada perjanjian yang bersifat zakelijk, kedua, harus ada alas hak (titel) ketiga, harus dilakukan oleh orang  yang wenang menguasai benda tersebut, dan keempat, harus ada penyerahan nyata.

Sementara untuk memperoleh hak milik ada 2 (dua) cara yaitu pertama dengan peralihan (levering). Kedua dengan cara melalui ketentuan undang-undang, antara lain, pertama, menurut hukum adat, kedua, dengan penetapan pemerintah, ketiga, karena undang-undang.

“Levering sudah tak berlaku lagi dimana penyerahan lewat pengumuman kepada publik sudah tak dapat digunakan lagi sejak Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) berlaku, dimana dijelaskan ada pasal-pasal yang masih berlaku dan ada pasal-pasal yang dicabut diantaranya bumi air, hak milik berupa tanah,” ungkap Wahyu di hadapan Majelis Hakim, Selasa (28/11/2017).

Wahyu menjelaskan seseorang atau badan hukum menguasai tanah tanpa persetujuan pemilik tanah merupakan masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) karena ada hak pemilik barang yang dilanggar.

PMH menurut 1365 KUHPerdata ada 4 unsur melanggar perbuatan hukum pertama adanya perbuatan melawan hukum, kedua adanya kerugian baik materil maupun immateril, ketiga perbuatan itu mengandung unsur kesalahan, keempat adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Sementara saksi ahli hukum agraria Dr. FX. Sumarja, SH, M.Hum dalam kesaksianya terkait “kekuatan pembuktian sertipikat hak milik” dalam kesaksian menurut keilmuannya Sumarja mengatakan terjadinya hak milik diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria terjadinya secara hukum adat diatur dalam peraturan pemerintah serta ketentuan UU.

“Hapusnya hak milik diatur dalam pasal 27 UUPA diantaranya tanahnya jatuh kepada negara, karena penyerahan sukarela dan diterlantarkan serta tanahnya musnah,” beber Dosen Fakultas Hukum tersebut.

Agenda sidang sebelumnya pihak penggugat menghadirkan sebanyak 4 orang saksi sementara pihak tergugat menghadirkan 10 orang saksi dan agenda sidang berikutnya yaitu Persidangan Setempat (PS) dijadwalkan pada Jum’at (8/12/12) mendatang.

Diketahui Mispan warga Desa Bumi Restu Kecamatan Palas merasa dirugikan atas lahannya dibangun sekolah SDN 3 Bumi Restu sekitar puluhan tahun yang lalu karena tak pernah menerima ganti rugi apapun, hanya dijanjikan oleh aparat desa setempat pada waktu itu, dalam hal ini akhirnya Mispan menggugat Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, SH, M.Hum, sebagai tergugat 1, Kepala Dinas Pendidikan Anas Ansori, tergugat 2, Kepala SDN 3 Bumi Restu Petrus Suratno dan tergugat 3 dan Kepala Desa Bumi Restu Dwi Narno tergugat 4 yang semuanya di wakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara Lampung Selatan.

Sementara Ketua Majelis Hakim I Gede S, SH. M.Hum, meminta agar sidang selanjutnya sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

“Saya minta sebelum akhir Desember perkara ini sudah putus,” ujar Ketua Majelis Hakim I Gede S didampingi hakim anggota Mardalena Natalia SR, SH,MH dan Dodik Setyo W, SH. (ril/adi)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares