Media

Tak Kunjung Dilantik, PNS Pesawaran Tulis Surat Terbuka ke Bupati

gambar tangkap surat terbuka yang ditulis pns pesawaran, syarif husin di facebook, jumat (28/1/17). (indra)

Lnews.co, PESAWARAN – Belum adanya kejelasan pengisian 774 jabatan yang masih kosong di Kabupaten Pesawaran, membuat salah seorang PNS Kabupaten setempat menulis surat terbuka di media sosial (Medsos) yang ditujukan kepada Bupati Dendi Ramadhona, Sabtu (28/1/17).

Surat terbuka itu ditulis oleh sang Syarif Husin, PNS di Bagian Hukum Sekretariat Pemkab setempat mewakili PNS lainnya yang mempertanyakan kondisi mereka yang tetap mengerjakan tupoksinya sama seperti ketika memegang jabatan, namun tidak memiliki tunjangan lantaran demisioner.

Padahal, menurut Syarif dasar pembayaran tunjangan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural adalah SK pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan struktural dimaksud, pun sebaliknya, penghentian pembayaran tunjangan jabatan juga dilakukan berdasarkan SK pemberhentian dari jabatan.

“Jika penghentian pembayaran tunjangan tersebut dilakukan dengan alasan pejabat yang ada saat ini demisioner akibat pemberlakuan perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, di Kabupaten Pesawaran telah dibentuk Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dalam Pasal 15 Perda tersebut, menyatakan bahwa pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditunjuk pejabat yang baru,” kata dia, Jumat 27 Januari 2017.

Artinya, jika mengacu pada Pasal tersebut, PNS tetap dalam jabatan sesuai SK pengangkatan tersebut. “Lalu mengapa tunjangan jabatan kami dihentikan, padahal kami sangat mencintai profesi kami, Kami bekerja maksimal guna membantu dan mendukung mewujudkan visi dan misi anda dalam menyejahterakan masyarakat Bumi Andan Jejama ini,” kata dia yang ditulisnya di medsos Facebook.

Hingga Sabtu malam (28/1/17), Surat terbuka yang ditulis Syarif Husin dalam akun Facebooknya sudah dibagikan lima kali, dengan 117 like dan 73 komentar baik yang setuju maupun tidak,dan lima kali dibagikan.

Berikut isi surat terbuka yang ditulis Syarif Husin dan diposting sekitar pukul 11.45 Wib, Jumat siang (27/1/17);

Kepada YTH BAPAK BUPATI PESAWARAN
saat ini ratusan PNS yang menduduki jabatan struktural di Kabupaten Pesawaran tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan alasan belum dilantik/dikukuhkan/demisoner?
bahwa dasar pembayaran tunjangan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural adalah SK pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan struktural dimaksud, pun sebaliknya, penghentian pembayaran tunjangan jabatan juga dilakukan berdasarkan SK pemberhentian dari jabatan.
jika penghentian pembayaran tunjangan tersebut dilakukan dengan alasan pejabat yang ada saat ini demisioner akibat pemberlakuan perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, maka di Kabupaten Pesawaran telah dibentuk Perda kab. Pesawaran Nomor 6 tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dalam Pasal 15 Perda tersebut, menyatakan bahwa pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditunjuk pejabat yang baru.
jika mengacu pada Pasal tersebut, artinya kami tetap dalam jabatan kami sesuai SK pengangkatan kami dalam jabatan tersebut. Lalu mengapa tunjangan jabatan kami dihentikan?
kami sangat mencintai profesi kami, Kami bekerja maksimal guna membantu dan mendukung mewujudkan visi dan misi Bapak dalam mensejahterakan masyarakat Bumi Andan Jejama ini.
Mohon maaf Bapak, saya terpaksa menulis ini di sini karena saya tidak punya akses langsung kepada Bapak. Terima kasih Bapak, hanya kepada Bapak lah kami mengadukan hal ini.
Demikian, terima kasih.

Syarif Husin, S.H.,M.H. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran Tahun 2016..
(Indra)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares