Lampung Selatan

Tak Mau Diarahkan, Kades Siap-siap Diborgol Aparat Penegak Hukum

Bupati dan kapolres lamsel tandatangani mou pengawasan dd dan add di aula rajabasa kalianda, kamis (12/4/18). (foto: aris/kmf)

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres Lampung Selatan (Lamsel) menandatangani kerjasama (MoU) pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa (DD) maupun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Lampug Selatan, Zainudin Hasan dengan Kapolres Lamsel AKBP. M. Syarhan, di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (14/4/18).

M. Syarhan mengatakan, MoU dilakukan menindaklanjuti kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Desa dengan Polri pada 20 Oktober 2017 lalu.

Dia juga menegaskan, kerjasama itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak penyelewengan, sehingga dana desa bisa dimanfaatkan dengan tepat.

Foto bersama Bupati Lamsel dan Kapolres bersama para Kades di aula Rajabasa Kalianda, Kamis (12/4/18). foto: aris/kmf

“Kapolri berharap tidak ada pembangunan yang terhenti karena Kepala Desanya terbentur hukum, atau Kepala Desanya takut menggunakan dana desa. Oleh karena itu, kita bersama-sama melakukan pengawasan, kami diberi waktu per triwulan untuk melaporkan sejauh mana kegiatan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa malalui dana desa,” ujarnya.

Dihadapan para Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkamtimbmas se-Kabupaten Lampung Selatan, Syarhan berharap, penggunaan Dana Desa tahun 2018 bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi Kepala Desa yang terbentur dengan hukum.

“Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini Kepala Desa bisa diawasi, dan bisa bekerjsama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas kami. Dan juga kami tidak akan melakukan kewenangan kami sebagai aparat Kepolisian untuk melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap penggunaan Dana Desa,” kata Syarhan.

Sementara, Bupati Lamsel, Zainudin Hasan menyampaikan, dengan adanya MoU itu, aparat desa tidak perlu takut dengan kerjasama pengawasan Dana Desa antara Pemkab dengan Polres Lampung Selatan.

“Kepala Desa ini mestinya bersyukur, tidak usah takut, justru ini membantu mengamankan saudara dan tidak banyak gangguan untuk bekerja agar lebih baik,” kata Zainudin.

Dalam kerjasama itu, aparat akan mendampingi dan membimbing Kepala Desa kemudian mengawasi fisik pembangunan yang menggunakan dana desa, dan bukan melakukan audit.

“Maka pertemuan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kalau tidak mau diarahkan dan diawasi siap-siap saja diborgol kejaksaan, polisi, dan KPK.  Untuk itu, saya berharap hasil kerja 2018 ini tidak ada lagi temuan-temuan.” Tukasnya. (az/kmf)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares