Politik

Terpilihnya Edy Firnandi jadi Ketum KONI Lamsel, Tuai Tanda-tanya

Ketum KONI Lamsel terpilih, Edy Firnandi (keempat kiri) foto bersama bupati dan pengurus, di aula krakatau, senin (6/6/16). (foto: diskominfols)

Lnews.co, KALIANDA – Terpilihnya Edy Firnandi sebagai Ketua Umum KONI Lampung Selatan pada Senin (6/6/16) menimbulkan tanda-tanya. Kepengurusan KONI di kabupaten berjuluk Serambi Sumatera ini pun terancam vakum, karena dinilai melanggar sejumlah aturan.

Dari penelusuran Lnews.co, terpilihnya Edy Firnandi yang kini menduduki jabatan sebagai PJS Kepala BKAD Lampung Selatan, dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Menteri (SEM) Dalam Negeri Nomor: 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 perihal Larangan Perangkapan Jabatan pada kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik.

Selain itu, Berdasarkan pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan pasal 56 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, mengamanatkan bahwa Pengurus KONI Nasional, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Pasal 56 ayat (2), (3) dan (4) ditegaskan dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan.

Antara lain, jabatan eselon di departemen/lembaga pemerintahan non departemen dan dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPR RI, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Bagi pejabat struktural dan pejabat publik di lingkungan Pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota agar tidak merangkap jabatan pada kepengurusan KONI. Bagi yang saat ini masih menjabat pengurus KONI agar segera melepaskan jabatan dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, bagi pejabat struktural dan pejabat publik yang tidak mengindahkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 16 Tahun 2007, dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 121 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atau pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. (aka)

Comments

comments

2 Comments

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Popular

To Top
Shares