Lampung Selatan

(VIDEO) Banggar Kuliti Dispenda Lamsel terkait Tagihan PBB

Banggar dprd lamsel, saat membahas anggaran dispenda lamsel, rabu petang (29/11/17). (foto: aka)

Lnews.co, KALIANDA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyecar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Burhanudin, dengan sejumlah pertanyaan terkait pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Rabu petang (29/11/17).

Anggota Banggar dari fraksi Golkar, Ahmad Muslim, yang mula-mula menguliti Burhanudin dengan sejumlah pertanyaa, ketika Burhan membeberkan Rencana Anggaran Dispenda tahun 2018, yang didalamnya terdapat mata anggaran untuk pengukuran ulang luas tanah warga.

“Ini bukan tentang pengukuran tapi tentang pembayaran globalnya, akan berapa lama waktu yang digunakan untuk pengukuran, pengukuran yang lama sudah ada, mengapa PBB dipungut pukul rata 45 Ribu, mengapa yang 1 hektar dengan yang setengah hektar sama pajaknya,” tanya Ahmad Muslim.

Pertanyaan itupun dijawab oleh Burhanudin; “Dipukul rata 45 ribu karena belum dilakukan pengukuran ulang, target 5 bulan selesai untuk lima kecamatan awal, 5 kecamatan yang bakal diukur ulang yaki, Natar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) 29.166 dengan estimasi pendapatan 1,5 Milyar rupih, Tanjung Bintang (WP) 14.553 estimasi 756 juta, Sidomulyo WP 9.010 Estimasi 468 juta. Katibung 15.425 WP estimasi 368 juta dan Ketapang WP 17.683 estimasi 542 juta.”

Setelah itu, anggota Banggar dari fraksi PDIP, Sunyata, juga melontarkan pertanyaan kepada Dispenda, terkait jumlah tagihan pajak, “Jumlah tagihan berapa pak?” Pertanyaan tersebut langsung dijawab Burhanudin, “Total 22 Milyar sekian, baru masuk 60 persen.”

Sunyata bertanya lagi, “Kenapa baru tertagih 60 persen, karena wajib pajak tidak mau bayar atau wajib pajaknya tidak ada?” “Dikarena kan kita ada waktu sampai bulan Desember, biasanya digenjot penagihan ditingkat kecamatan di akhir tahun,” jawab Burhan.

Ahmad Muslim dan Wakil Ketua Banggar, Fahrorrozi, kemudian melontarkan usulan yang sama kepada Dispenda, agar mendahulukan pengukuran lahan perusahaan dibanding lahan masyarakat.

“Daripada masyarakat mending dahulukan perusahaan dulu, karena perusahaan mempunyai income,” tegas Fahrorrozi. Pertanyaan Banggar itupun kembali dijawab oleh Burhanudin, “Kenapa kami dahulukan PBB dari masyarakat, karena tanah-tanah masyarakat yang perlu kita data ulang.”

Sejumlah anggota Banggar lain berebut ingin mengajukan pertanyaan kepada Dispenda, namun karena waktu menjelang Magrib, Ketua Banggar yang juga ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi menghentikan sementara pembahasan. Menurutnya permasalah tersebut akan diselesaikan saat perumusan yang akan digelar Rabu malam (29/11/17) di grand elty Kalianda.

Namun sebelum menurut rapat, Hendry memberi saran kepada Dispenda, bahwa menurutnya, masyarakat sejauh ini bukan tidak ingin berpartisipasi membayar pajak, akan tetapi karena sosialisasi yang kurang, ditambah beban pembayaran yang bertambah, akhir ada keraguan dimasyarakat.

Berikut pertanyaan dan pernyataan lengkap anggota Banggar kepada Dispenda:

(aka)

Comments

comments

Berita Popular

To Top
Shares