Lampung Selatan

8 Fraksi Setujui Tatib Pilwabup, Ini Penjelasan Ketua DPRD Lamsel

Hendry Rosyadi saat menjawab pertanyaan Wartawan di ruang kerjanya, Senin petang (15/10/18). (foto: aka)

Lnews.co, KALIANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Tata Tertib (Rantatib) menjadi Tata Tertib (Tatib) Dewan, dalam rapat Paripurna Internal, Senin petang (15/10/18).

Delapan Fraksi yakni PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, Golkar, Nasdem dan PKB Hanura semua sepakat dan menyetujui Ratatib menjadi Tatib DPRD Lamsel.

Advertisements

Usai rapat paripurna, Lnews.co menemui Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi di ruang kerja dan menanyakan garis besar isi Tatib yang baru saja disetujui para Wakil Rakyat tersebut.

Lnews.co: “Apa saja isi Tatib secara garis besar Bang?”

Hendry: “Se Indonesia didesak diamanatkan untuk mengubah Tatib deadlinenya tanggal 15 Oktober 2018 dan itu memuat sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 itu ada tambahan DPRD bisa memilih Bupati dan Wakil Bupati yang masa jabatannya diatas 18 bulan karena berhalangan tetap, meninggal dunia dan tersangkut Pidana, itu dan harus dimasukan dan itu satu kesatuan dalam Tatib tidak adalagi Pansus-pansus Pemilihan.

“Kebetulan ditempat kita ada kondisi seperti ini, jika kasus Pak Bupati (Zainudin Hasan-red) Inkrah, setelah itu Plt. Bupati Lamsel didefinitkan maka ada kekosongan Wakil Bupati dan itu sudah mengacu pada Tatib saat ini yakni kekosongan 18 bulan.”

Lnews.co: “Apakah dalam Tatib itu juga terdapat teknis pemilihan?”

Hendry: “Iya, semua hak dan kewajiban DPRD, Tatib itu juga menyangkut Hak Kourum, Rapatnya, usulan dari Partai, Pemilihan dengan sistem One man One vote, kemudian Partai Politik pengusung atau Gabungan Partai politik pengusung mengusulkan dua nama untuk dipilih DPRD, itu yang disebutkan dalam rapat paripurna, suara terbanyak dengan sebelumnya terpenuhi kourum rapat 2/3 anggota.”

Lnews.co: “Setelah Tatib disetujui, Apa langkah DPRD selanjutnya?”

Hendry: “Tatib itu kita minta diverifikasi dulu di Propinsi kemudian diverifikasi juga oleh Mendagri, nanti kalau sudah selesai baru menjadi Tatib, kalau urusan Bupati dan Wakil Bupatikan kita masih nunggu inkrah dulu, kemudian jika sudah inkrah, DPRD menyurati Gubernur paling lambat enam bulan setelah inkrah.

Lnews.co: “Apabila Bupati dan Wakil Bupati semuanya berhalangan, Apakah di Tatib juga diatur Bang?

Hendry: “Di Tatib belum diatur jika keduanya berhalangan tetap, itu ada aturan sendiri, ada Undang-undangnya sendiri, Tatib ini hanya pemilihan Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, kalau dua-duanya berhalangan ini kita konsultasikan lagi, karena kalau dua-duanya berhalangan berat juga. Soal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, dalam aturan yang ada, Sekdakab otomatis menjadi Pejabat (Pj) Bupati.”

Dihari yang sama, DPRD Lamsel juga mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda, yakni Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tentang Pengelolaan Limbah Domistik. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares