Hukum

Berkas Tuntutan Zainudin Hasan sangat Tebal, Hingga sore belum selesai dibaca

Berkas tuntutan Zainudin Hasan di meja JPU KPK. (foto: khairullah aka)

Lnews.co, TANJUNG KARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membacakan berkas tuntutan untuk terdakwa kasus fee proyek infrastruktur Dinas PUPR kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan.

Berkas tuntutan yang sangat tebal itu dibacakan secara bergilir oleh 3 JPU KPK, yakni Wawan Yunarwanto, Subari Kurniawan dan Ariawan dari pukul 10.15 Wib sampai pukul 15.20 Wib dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim, Mien Trisnawaty di ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (1/4/19).

Advertisements

Pantauan Lnews.co, berkas tuntutan yang ada di meja JPU sangat tebal, diperkirakan berkas itu lebih dari seribu halaman.

Sekitar pukul 15.20 Wib, Ketua Majelis Hakim, Mien Trisnawaty menskor sidang untuk mendengarkan azan shalat asar.

Sebelumnya Bupati nonaktif Lamsel yang ditangkap pada Kamis malam 26 Juli 2018 dan ditetapkan sebagai tersangka 27 Juli 2018 itu didakwa dengan sejumlah pasal yakni:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.——–

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.—

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

KEEMPAT :

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares