Hukum

Besok, Zainudin Hasan di Vonis

Zainudin hasan diborgol menuju ruang tunggu PN Tanjung Karang sebelum menjalani sidang pembacaan pledoi, Senin (15/4/19) lalu. (foto: khairullah aka)

Lnews.co, KALIANDA – Terdakwa kasus fee proyek infrastruktur Dinas PUPR kabupatan Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan bakal menjalani sidang putusan atau vonis, Kamis besok, 25 April 2019 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Bupati non aktif Lamsel itu bakal disidang di ruang Bagir Manan (sebelumnya bernama Garuda-red) PN Kelas 1A tersebut pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai.

Dikutip Lnews.co dari situs resmi PN Tanjung Karang yang beralamat di http://sipp.pn-tanjungkarang.go.id/index.php/detil_perkara, Kasus dengan nomor perkara: 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk, bakal disidangkan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Pada sidang hari Senin, tanggal 1 April 2019 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut adik kandung Ketua MPR RI itu dengan penjara yang cukup lama, yakni 15 tahun.

Dibawah ini petikan tuntutan JPU KPK kepada Zainudin Hasan yang dikutip Lnews.co dari situs PN Tanjung Karang.

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-samadan berbarengansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan KESATU PERTAMA Dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanasebagaimana DAKWAAN KEDUA, Dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana DAKWAAN KETIGA Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana DAKWAAN KEEMPAT

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASANberupa pidana penjara selama 15 (lima belas Tahun  dikurangi selama Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menjatuhkanpidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASANuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145,00(enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun  

5. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa ZAINUDDIN HASAN selesai menjalani pidana pokoknya; 

6. Menetapkan Barang Bukti : terlampir dalam berkas

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares