Catatan Aka

Catatan Aka: ‘Menghabisi’ Nanang dari dalam, Siapa Dalangnya?

Hendry dan Nanang tandatangani mou kua ppas 2020. (kmf)

Catatan Aka
Kedua

Judul: ‘Menghabisi’ Nanang dari dalam, Siapa Dalangnya?

Sangat mudah menghabisi karir politik Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, salah satunya dengan menunda penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur besaran insentif untuk Kepala Desa (Kades) setara PNS golongan II atau sekitar 2 juta rupiah lebih.

Dengan tidak melaksanakan aturan tersebut atau menunda-nundanya, bisa jadi menimbulkan kejolak dan membuat kabupaten ujung timur sumatera ini panas jelang Pilkada 2020.

Kampanye penolakan Nanang sebagai salah satu bakal calon Bupati pun dipastikan marak.

Kades dengan sedikit dikipasi bisa jadi akan naik pitam karena insentif yang dijanjikan Pemkab urung terlaksana dan itu bakal jadi senjata para calon lain untuk menjatuhkan Nanang.

Terlebih Nanang telah menggaungkan rencana kenaikan insentif untuk aparatur desa sejak awal tahun 2019, namun rencana itu tidak juga dieksekusi.

Sejumlah media telah memuat berita soal rencana kenaikan insentif tersebut, termasuk Lnews.co dengan judul; https://lnews.co/video-kabar-gembira-insentif-aparatur-desa-lamsel-naik-hampir-100-persen-ini-rinciannya/.

Jika melihat keuangan daerah, Pemkab sangat mampu melaksanakan itu, karena Pemkab hanya perlu menggelontorkan dana sekitar 50 milyar pertahun untuk membayar insentif tersebut.

Pertanyaannya mengapa Pemkab Lamsel tak juga menaikan insentif para Kades tersebut, apakah Nanang sengaja melakukan itu atau ada pengkhianat ditubuh birokrasi.

Menurut saya tidak, Nanang akan berpikir seribu kali untuk menunda kenaikan insentif tersebut, karena dampaknya akan sangat buruk untuk perjalanan karir politiknya terlebih setelah Ia menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati.

Dalam hal ini birokrat bisa saja menjadi tertuduh, karena mereka mengetahui sistem dan seluk beluk keuangan daerah serta bagaimana mengakalinya.

Untuk apa mereka melakukan itu, apakah ada kepentingan tertentu atau atas perintah tak langsung dari pihak-pihak yang ingin menjadi orang nomor satu di kabupaten ini dan sebagai imbal baliknya mereka tetap aman menjabat? Hanya Allah yang maha tahu.

Gelagat tersebut rupanya terbaca oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendry Rosyadi.

Dalam rapat pembahasan KUA PPAS di aula rumah dinasnya, Hendry naik pitam ketika mengetahui Tim Anggaran daerah tidak memasukan kenaikan insentif untuk para Kades tersebut di anggaran tahun 2020.

Hendry menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan.

Menurutnya, hal itu merupakan amanah dari Pemerintah Pusat, selain itu juga mempertimbangkan kondusifitas daerah.

“Itu (Kenaikan gaji, red) urusan wajib. Biar gak ada demo demo. Repot nanti eksekutif dan legislatif. Gak kondusif terus Lamsel ini,” tegasnya Kamis, 24 Oktober 2019.

Untungnya keinginan Ketua Dewan itu pun mendapat tanggapan positif dari eksekutif, Sekdakab Fredy SM menyatakan kenaikan insentif Kades tersebut akan diploting dalam anggaran tahun depan.

“Insya Allah untuk kenaikan gaji aparatur desa pada tahun anggaran 2020 sudah dianggarkan melalui APBD, dan berlaku mulai Januari 2020,” tuturnya.

Apakah insentif tersebut benar-benar dinaikkan sesuai janji atau akan kembali menguap dan membuat Nanang malu lagi?

Jika itu terlaksana, maka tidak ada kata yang layak disematkan untuk Hendry kecuali rasa terima kasih karena telah menyelamatkan Nanang dari rasa malu untuk kedua kalinya, Kita lihat saja nanti… (khairullah aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares