Catatan Aka

Catatan Aka: “WTP oh WTP”

Catatan AKA
oleh: KHAIRULLAH AKA
Judul: “WTP oh WTP”

Pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 11.38 Wib, Situs berita online fajarsumatera.co.id menerbitkan berita dengan judul “Akal Bulus Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung di balik WTP yang diterima Lampung Utara tahun 2017” link:
http://fajarsumatera.co.id/akal-bulus-oknum-auditor-bpk-perwakilan-lampung-di-balik-wtp-yang-diterima-lampung-utara-tahun-2017/

Didalamnya dibeberkan pengakuan salah seorang saksi yakni Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbudin yang memerintahkan Plt. Kepala BPKAD setempat untuk menyerahkan uang ke oknum BPK Lampung agar laporan keuangan daerah mereka meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Dalam sidang tersebut, Syahbudin mengaku telah meminta Plt. Kepala BPKAD Lampung Utara menyerahkan uang ke oknum BPK Lampung sebanyak dua kali dengan masing-masing senilai 500 juta rupiah.

Bandar Lampung – Raut wajah Syahbudin seperti orang yang linglung hari itu, Senin siang, 13 Januari 2020. Dia tak kuasa mendapat hujatan pertanyaan dari hakim Baharuddin Naim saat menjadi saksi untuk terdakwa Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh -dua orang kontraktor yang belakangan dituntut pidana penjara masing-masing 24 bulan dan 30 bulan karena menyuap Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

“Ada juga BPK. Ada dua kali, 500…500,” kata Syahbudin di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1 A. Jawaban ini diutarakan Syahbudin saat dicecar hakim menyoal kepada siapa saja dia memberikan uang selain oknum polisi dan kejaksaan, kapan dan siapa nama penerima uang itu. “Dua kali di tahun 2017. Desyadi yang kasih. Pertama (di bulan) Oktober. Franky”. Nama Desyadi bukan barang baru, ia adalah Plt Kepala BPKAD Lampung Utara yang berulang kali disebut dalam perkara ini, juga pernah menjadi saksi di persidangan.” Demikian kutipan dari berita fajarsumatera.co.id seperti yang tersebut diatas.

Membaca berita ini saya kaget, apa iya untuk mendapat WTP, Pemkab mesti menyuap? Walau pun dalam kasus di Lampung Utara belum terbukti secara hukum karena pengakuan tersebut masih sebatas fakta persidangan.

Andaikata apa yang diucapkan saksi itu benar, pertanyaannya, mengapa untuk mendapat WTP mesti menyuap? Seberapa penting dan apa keuntungannya jika sebuah daerah meraih WTP?

Menurut saya yang pertama tentu untuk mendongkrak cinta baik daerah tersebut, misalnya; “Wow, Lamsel meraih WTP tiga kali berturut-turut,” tentu hal itu jadi kebanggan Lampung Selatan atau daerah lain yang meraihnya.

Yang kedua, agar daerah itu mendapat Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat. Nilainya tidak kecil, puluhan milyar. Lampung Selatan misalnya pada tahun 2019 kemarin mendapat DID senilai 34,5 milyar rupiah, itu merupakan hasil WTP yang diraih Lamsel ditahun 2017.

Itu baru satu tahun, Lamsel sejauh ini telah meraih 3 kali WTP berturut turut, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018. (sumber: lampungselatankab.go.id dengan judul; https://www.lampungselatankab.go.id/web/2019/10/23/lagi-kabupaten-lampung-selatan-raih-wtp-dari-menteri-keuangan-tiga-kali-berturut-turut/).

“WTP 2016 cair DID tahun 2018 sebesar 35 miliar, WTP 2017 cair DID 2019 sebesar 34,5 miliar dan WTP 2018 cair DID 2020 sebesar 30 miliar rupiah,” ujar Kepala BPKAD Lamsel, Intji Indriati kepada Lnews.co, Rabu malam (26/2/20).

Angka-angka tersebut mungkin tidak jauh beda dari angka DID yang diterima kabupaten lain di provinsi Lampung ini. Nilai yang cukup menggiurkan.

Artinya, wajar jika Pemkab menggebu untuk mendapatkan predikat WTP, karena efek samping yang akan diterima begitu menggoda.

Jika dikonversi, berapa kilometer jalan bisa diperbaiki dengan uang tersebut, berapa banyak sekolah, Puskesmas, Gedung atau Lapangan Sepak bola yang bisa dibangun dengan DID.

Itu bisa terjadi jika pengelola daerahnya ‘Waras’, tapi jika sebaliknya, uang itu jadi bancakan para koruptor, dan kita berdoa semoga itu tidak terjadi.

Apa yang saya tulis diatas merupakan sekelumit alasan mengapa Pemkab berlomba-lomba untuk meraih WTP, bahkan bisa jadi diraih dengan jalan menyuap.

Dalam tulisan ini, saya tidak menuduh Lamsel atau daerah lain meraih predikat WTP dengan cara yang tidak benar. Tapi sekali lagi saya katakan dan ini bukan memvonis, kita boleh saja curiga. Tabik.

Note: “DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%). Kriteria menggunakan indikator kinerja ini nantinya dituangkan dalam pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.” (sumber: https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/reformasi-dana-insentif-daerah/).

Berita Popular

To Top