Himel Tandatangani Pakta Integritas Prokes Covid19

oleh -6 views

Lnews.co, KALIANDA – Usai mendapat nomor urut, Paslon Hipni – Melin Haryani Wijaya (Himel) menandatangani Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2020 di teras aula KPU setempat, Kamis sore (8/10/20).

Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh Hipni sebagai calon bupati dan Melin Haryani Wijaya sebagai calon wakil bupati dan disaksikan oleh Komisioner KPU, Bawaslu, LO, Pimpinan dan Pengurus Parpol Pengusung.

Penandatangan pakta integritas tersebut sebagai bentuk komitmen Paslon untuk melaksanakan semua point yang berkaitan dengan protokol kesehatan saat berkampanye.

Pakta integritas itu memuat tiga point, yang pertama, Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid19 pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang telah diubah dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 dan protokol kesehatah yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Point kedua, Mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020.

Ketiga, Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid19.

Himel dalam pengambilan nomor urut, Kamis sore mendapat nomor urut 2. Sedangkan Paslon lain, yakni Nanang – Pandu mendapat nomor urut 1 yang diperoleh pada tanggal 24 September 2020.

Kemudian Paslon Tony – Antoni mendapat nomor urut 2 dalam rapat pleno penetapan tanggal 2 Oktober 2020. Pasangan ini dijadwalkan mundur dalam penetapan Paslon dan nomor urut karena sebelumnya Antoni Imam dinyatakan positif Covid19.

Sedangkan Himel, sebelumnya sempat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam SK yang diterbitkan KPU Lamsel dengan nomor 60 tertanggal 23 September 2020.

Setelah digugat ke Bawaslu, akhirnya Majelis Musyawarah membatalkan SK tersebut dan meminta KPU Menerbitkan SK penetapan baru dan keluarlah SK nomor 66 tertanggal 7 Oktober 2020. (aka)