Lampung Selatan

Ini Komentar Ketum Arah Baru terkait Serapan Anggaran

Ketum arah baru, Fidaus KH (kanan) dan Plt. Bupati lamsel, Nanang Ermanto (kiri). (ist)

Lnews.co, KALIANDA – Rendahnya serapan anggaran di Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) mendapat tanggapan dari Ketua Umum (Ketum) Ormas Arah Baru, Firdaus KH.

Kepada Lnews.co Firdaus mengatakan, pihak eksekutif dan legislatif mesti duduk bersama dan melakukan aksi agar serapan anggaran ditahun 2019 tidak menyisakan silpa seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu.

“Kalau sekarang belum disebut silpa karena masih tahun berjalan, masih ada waktu beberapa bulan agar anggaran bisa terserap penuh,” kata Firdaus kepada Lnews.co melalui sambungan telepon.

Ia membeberkan Anggaran disetiap dinas atau instansi bisa terserap optimal jika fungsi dewan sebagai pengawas anggaran bersama pimpinan eksekutif menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secepatnya menyerap anggaran yang telah diploting.

Karena menurut Firdaus, penyerapan anggaran disebuah OPD mencerminkan kinerja OPD tersebut.

“Saya yakin serapan anggaran bisa maksimal diakhir tahun 2019 tanpa menyisakan silpa jika DPRD dan Kepala Daerah bekerjasama, serta OPD menunjukkan kinerjanya yang baik,” tambahnya.

Firdaus juga menyinggung soal politik jelang Pilkada 2020 dimana isu serapan anggaran yang rendah bisa dijadikan senjata oleh lawan politik untuk menyerang Kepala Daerah yang sedang menjabat.

“Kita tidak ingin isu soal serapan anggaran dijadikan lawan politik untuk menyerang kepemimpinan bapak Nanang Ermanto,” kata Firdaus.

Ia memprediksi anggaran bisa terserap optimal jika DPRD dan Pemkab mau berbuat lebih untuk kemajuan Lamsel.

Selain itu, Firdaus juga meminta wakil rakyat yang baru bersama Pemerintah Daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar jumlahnya bisa bertambah karena banyak potensi yang belum tergali maksimal.

Sebelumnya diberitakan serapan anggaran Pemkab Lamsel hingga bulan September 2019 baru terealisasi 52 persen, dewan pun sempat mempertanyakan rendahnya serapan anggaran tersebut.

Orang dalam Dinas PU Lamsel yang ingin namanya dirahasiakan membeberkan kepada Lnews.co, kemarin, terkait penyebab rendahnya anggaran disejumlah OPD.

Menurutnya, setelah aturan bahwa semua lelang diserahkan ke ULP, maka rekanan yang tak berkompeten banyak yang tersingkir.

Hal itu membuat, sejumlah paket proyek yang dilelang tidak bisa dikerjakan karena belum ada pemenang tender.

“Saya kadang sedih baca berita soal serapan anggaran, kurang berimbang beritanya, seharusnya ditulis juga dong apa penyebab sebuah paket tidak bisa dikerjaan atau mandek,” tuturnya.

“Setelah semua lelang masuk ULP tahun ini, rekanan mengajukan penawaran, namun terkuak bahwa sekarang setelah semua dilakukan secara profesioal banyak rekanan yang tak masuk kualifikasi dan gugur ditengah jalan, ketika proyek tersebut dilelang ulang, hal serupa masih terjadi, hingga batas akhir lelang pun habis,” bebernya.

Ia menceritakan, dulu pemenang tender dengan mudah didapat karena ada ikut campur orang dinas yang bisa jadi juga merupakan titipan-titipan pihak tertentu. (aka)

Hoax atau Real Cek Disini

Berita Popular

To Top
error: Content is protected !!