Bandar Lampung

Ini Nama-nama disebut Jaksa diplot Proyek Zainudin Hasan

JPU KPK, Ali Fikri. (foto: aka)

Lnews.co, TANJUNG KARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri dan Riniyati Karnasih membacakan dakwaan ke Agus Bhakti Nugroho (ABN) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis siang (13/12/18).

Dalam dakwaan itu, dibeberkan juga nama-nama rekanan yang dijanjikan bakal mendapat jatah proyek dari Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Non Aktif, Zainudin Hasan.

Advertisements

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu Zainudin Hasan menerima hadiah berupa uang keseluruhannya berjumlah 72,7 Milyar rupiah,”

Dalam dakwaan, uang tersebut diterima Zainudin Hasan melalui terdakwa Agus Bhakti Nugroho, Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara dan Syahroni yang bersumber dari Rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek di Dinas PUPR Lamsel.

Jaksa juga menyebut nama-nama rekanan yang sudah diploting bakal mendapat proyek tersebut yaitu, GR, AAT, AN, AL, AM/IR, AM/IND, AR, AN/IR, AT, AST, ANG, BA/ER, BH, BE/ALI.

DAR, EDO, EM, ERL, ERW, FIR KLD, FIR NSD, HAN, HAR, HAS, HEN, HER, IBAM, IKH, AND, IR, IY, JE/GN, KAS, KHA, LAM, MAD, MAH, MUS, NEW, NUR, OKI OZI, ANU, RAH, RIZ, ROH, RUD, RUS, RUS, SAI, SAIJ, SUL/IJ.

SUL, TAN, TED/OL, TED KLD, TOM, WAH, WAW, WID, WIN, YUD, UYU, SOF, ISK, WAH, LES, BOB, ARD, EK, EDD, YAT, SUM, TUL, RUSBDAN AHBAS.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melalukam sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar Zainudin Hasan melalui ABN, Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara dan Syahroni memberikan jatah proyek pada Dinas PUPR Lamsel tahun 2016 sampai 2018,” beber Jaksa.

Perbuatan tersebut menurut Jaksa bertentang dengan pasal 5 angka 4, pasal 5 angka 6 Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares