Bandar Lampung

Ini Pasal-pasal yang Didakwakan ke Zainudin Hasan

Zainudin hasan mendengarkan dakwaan JPU KPK. (foto; aka)

Lnews.co, TANJUNG KARANG – Sejumlah pasal didakwakan ke Zainudin Hasan dalam sidang perdana bupati Lampung Selatan (Lamsel) non aktif tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang (17/12/18).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto membacakan dakwaan tentang pasal-pasal yang telah dilanggar Zainudin Hasan dalam kasus fee proyek infraatruktur Lamsel.

Advertisements

Dalam dakwaan tersebut, adik kandung Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tersebut telah menerima suap proyek infrastruktur dari para rekanan mulai dari tahun 2016 sampai 2018 senilai 72,7 Milyar rupiah.

“Perbuatan terdakwa (Zainudin Hasan) telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” beber Wawan.

JPU kemudian melanjutkan pembacaan dakwaan yang isinya:

Kedua:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ketiga
Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Keempat:
Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kelima:
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hingga berita ini diterbitkan, JPU masih membacakan Dakwaan. Sidang perdana Zainudin Hasan ini dipimpin lima orang Hakim yang diketua oleh Mien Trisnawaty. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares