Advertorial

Ini Rekomendasi Pansus DPRD Lamsel untuk Pemkab

Jengis Khan Haikal bacakan rekomendasi. (foto: khairullah aka)

Lnews.co, KALIANDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LPKj) Bupati tahun 2018 dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang rapat utama gedung wakil rakyat, Senin sore (22/4/19).

Rekomendasi dibacakan oleh Sekretaris Pansus, Jengis Khan Haikal di hadapan Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, Pimpinan dan Wakil Rakyat serta tamu undangan.

Ada belasan rekomendasi dan saran dari Pansus untuk masing-masing Dinas/instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait LKPj Bupati tersebut.

Dibawah ini rangkuman Rekomendasi dan Saran yang dibacakan oleh Jengis Khan Haikal:

A. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Untuk itu disampaikan Saran dan Rekomendasi:

– Pengelolaan Pendapatan daerah di tahun anggaran 2018 secara umum mendekati kesesuaian dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada beberapa yang tidak menggembirakan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka DPRD memberikan saran agar Pemerintah Daerah supaya bersungguh sungguh menggali sumber potensi PAD, dengan melakukan pemetaan dan penelitian sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga anggaran pemerintah daerah dapat meningkat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

– Dalam Buku LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam hal penyerapan belanja daerah belum optimal karena adanya efesiensi belanja dan tertundanya pembangunan fisik sehingga berimbas menyisakan silpa, untuk itu kedepan kami berharap perencanaan pembiayaan belanja daerah agar direncanakan dengan matang.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Urusan Pendidikan
Direkomendasikan:
a. Perlu perhatian untuk pembangunan fisik gedung sekolah khususnya pada wilayah desa yang belum memiliki sekolah SD sehingga berdampak masyarakat tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menyekolahkan anaknya di desa lain.

Jika dalam merealisasikan pembangunan tersebut menemui kendala karena belum tersedianya hibah lahan dari pemerintah desa setempat, agar proaktif membuat kegiatan musyawarah dengan warga setempat, sehingga penyediaan lahan tanah yang dibutuhkan dapat segera tercapai dan pembangunan fisik sekolah tersebut dapat segera diwujudkan.

b. Kekurangan guru pengajar PNS telah tertutupi dengan adanya guru honor sekolah, maka perlu mengangkat guru tenaga honor sekolah untuk ditingkatkan menjadi tenaga honor pemerintah daerah, mengingat besarnya peran dan tanggungjawab tenaga pendidik tersebut dalam mencerdaskan anak anak bangsa.

Khususnya anak-anak kita di Lampung Selatan, sehingga sudah sepantasnya kita memberikan perhatian dan penghargaan karena selama ini mereka dengan tulus ikhlas mengajar walaupun bekerja dengan gaji yang kurang memadai. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares