Ini Rincian 2 Ranperda yang Diajukan Pemkab ke DPRD Lamsel

oleh -183 views
foto: kmfls

Lnews.co, KALIANDA – Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) pada rapat paripurna DPRD Senin siang (26/10/20) menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Pjs. Bupati Lamsel, Sulpakar lewat jaringan virtual memaparkan dasar hukum dan paparan 2 Ranperda dihadapan wakil rakyat.

Dua Ranperda tersebut adalah, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Rinciannya, Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Peraturan Daerah iniadalahdalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan perkembangan sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi Materi Yang Diatur

Substansi Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;

Penerimaan daerah;

Pengeluaran daerah;

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain; dan

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Kedua, Ranperda Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsadan Politik.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil guna;

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Substansi Materi Yang Diatur

Substansi Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Perubahan beberapa Pasal  terdiri dari penambahan  dan pemecahan sebagian dinas.

Setelah mendengarkan Pjs. Bupati, secara berturut-turut, masing-masing Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo dan kesemuanya siap membahas 2 Ranperda tersebut. (aka)

Komentar