Lampung Selatan

Ini Usulan Narsum Kahmi soal Pilkada Lamsel

Logo Kahmi. (net/ist)

Lnews.co, KALIANDA – Majelis Daerah Kahmi Lampung Selatan (Lamsel) menggelar diskusi virtual dengan ‘Kesiapan Pilkada Lamsel Dimasa Pandemi, Jumat malam (26/6/20).

Narasumber acara tersebut antara lain, Komisioner KPU Lamsel, Hendra Apriansyah, Komisioner Bawaslu Lamsel, Wazzaki Chaniago.

Kemudian, Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lamsel, Supriyanto, Anggota Komisi I DPRD Lamsel, Dwi Riyanto, Perwakilan Dinas Keseahatan Lamsel, dr. Diah Anjarini dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kalianda, Subagyo serta Moderator Desi Septiyanasari.

Acara dibuka oleh Koordinator Presidium Kahmi Lamsel, Erdiyansyah, yang meyampaikan bahwa diskusi tersebut merupakan salah satu agenda rutin Kahmi mengangkat tema-tema aktual.

“Kebetulan saat ini mengemuka soal dilanjutkannya pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 setelah sebelumnya sempat ditunda selama 3 bulan, oleh karena itu perlu dikaji dari berbagai pihak atas keputusan pemerintah tersebut terutama konteknya di Lamsel, bagaimana pelaksanaan Pilkada agar bisa berjalan lancar dan aman ditengah pandemi,” beber Erdi yang kini menjabat sebagai Camat Penengahan tersebut.

Menurut Erdi, hasil diskusi tersebut nanti akan menjadi masukan kepada berbagai pihak terkait.

“Kahmi sebagai elemen bangsa ingin agar pesta demokrasi tidak hanya semata sebagai mesin pergantian kepemimpinan semata namun lebih dari itu harus juga memperhatikan aspek substansi yakni menempatkan keselamatan warga negara sebagai prioritas tertinggi,” imbuhnya.

Lnews.co merangkum pernyataan dari sejumlah narasumber yang terlontar dalam diskusi virtual tersebut.

Komisioner KPU Lamsel, Hendra Apriansyah “Pada prinsipnya KPUD tetap optimis dan Siap, beberapa aturan telah diterbitkan KPU Pusat terkait penyesuaian Pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi, diantaranya jumlah TPS, pengaturan waktu coblos, mekanisme kampanye yang membatasi jumlah dan pertemuan-pertemuan mengedepankan Daring (online-red) serta penggunaan APD dan sarana pndukung, seperti tinta yang dtetes, penggunaan sarung tangan.

Hal ini tentunya memerlukan biaya tambahan, dalam hal ini KPUD sudah mngajukan anggaran tambahan kepada Pemda namun masih dalam proses pmbhasan,”

Komisioener Bawaslu Lamsel, Wazzaki Chaniago: “Bawaslu siap dengan situasi Pilkada dimasa pandemi dan berharap dukungan Pemda agar bisa Rapid test bagi segenap pnyelenggara Pilkada serta imbauan ASN agar dapat lebih netral.

Asisten Bidang Pemerintahan, Supriyanto: “Menyampaikan dukungan Pemda terhadap suksesnya Pilkada karena memang instruksi Kemendagri bahwa proses demokrasi tersebut harus dilaksanakan mengingat akan terjadi kekosongan kekuasaan definitif, oleh karena itu Pemda siap memfasilitasi  penyelenggaraan Pilkada. Namun terkait dukungan anggaran tanbahan Pemda akan berkoordinasi dengan pihak terkait,”

Komisi I DPRD Lamsel, Dwi Riyanto: “Siap mengawal pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi dan akan berkoordinasi dengan p
Pemda terkait anggaran tambahan karena ada sejumlah aturan dan kondisi keuangan daerah dimasa pandemi ini.

Jika pada 3 Pilkada sebelumnya mengemuka soal partisipasi pemilih, maka saat ini lebih dikedepankan soal keamanan agar tak terpapar covid bagi penyelenggara dan pemilih dan mengingatkan agar pelibatan DPRD dalam penyaluran Bansos, karena untuk pengawasan,”

Perwakilan Dinkes, dr. Diah: “Kondisi Lamsel saat ini masih zona kuning, karena beberapa kecamatan masih ada ODP/PDP diantaranya Natar, Jati Agung, Kalianda dan Ketapang.

Namun Lamsel dalam proses zona hijau. Dinkes telah mempunyai protokol kesehatan untuk Pilkada yang telah disampaikan dalam Bimtek penyelenggara diantaranya penggunaan soal APD bagi petugas KPU/PPK/PPS/KPPS, kemudian bilik isolasi,”

Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo: “Proses demokrasi ini telah ada landasan hukumnya oleh karena itu harapannya smua pihak harus mematuhi protokol kesehatannya.

Pada dasarnya secara kesiapan smua pihak telah menyiapkan langkah-langkap pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi, namun sebagian kendala diantaranya soal anggaran tambahan karena harus menyesuaikan dengan protokol covid,”

Usulan Kahmi Provinsi: “Semisal jika anggaran tidak memungkinkan bisa dipakai mekanisme hibah barang seperti APD kepada penyelenggara Pilkada, sehingga tambahan anggaran bisa lebih diminimalisir.

Sekum Kahmi Lamsel, Baiquni Aka Sanjaya: “Agar Pilkada ditengah pandemi tetap memperhatikan partisipasi warga pemilih, agar Golongan putih (Golput) atau orang yang tak menyalurkan hak pilihnya bisa ditekan sekecil mungkin bisa diupayakan oleh KPU dan seluruh pihak terkait.”

(ril/aka)

Hoax atau Real Cek Disini

Berita Popular

To Top
error: Content is protected !!