Hukum

Setoran Fee Proyek di Lamsel berubah Pola di 2018

Suasana sidang lanjutan fee proyek lamsel dengan terdakwa, zaindun hasan di pn tanjung karang, bandar lampung, senin sore (14/1/19). (foto: khairullah aka)

Lnews.co, TANJUNG KARANG – Pola penerimaan setoran fee proyek di Dinas PUPR kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) berubah pola dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Jika pada tahun 2017, saksi dalam sidang kasus fee proyek dengan terdakwa Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho (ABN) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang (14/1/19) mengaku menerima setoran melalui Pejabat selevel Kabid (Kepala Bidang).

Namun pada tahun 2018, semua setoran fee proyek yang selanjutnya diambil ABN untuk diserahkan ke Zainudin Hasan dipungut dari Kepala Dinas PUPR.

“Ada perubahan pola, pada tahun 2017 dari menerima dari Syahroni (Kabid Pengairan PUPR Lamsel-red) sedangkan pada tahun 2018 dari Kepala Dinas (Anjar Asmara-red), apa benar?” Tanya Hakim anggota, Bahrudin Naim kepada ABN.

Advertisements

“Iya, benar yang Mulia,” jawabnya.

“Banyak proyek tidak hanya di dinas PUPR, seperti di dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, apakah dari dinas tersebut anda juga menerima setoran?” tanya Bahrudin lagi.

“Tidak yang mulia,” balas ABN.

Hingga pukul 15.28 Wib sidang masih berlangsung. Para Hakim dan Jaksa secara bergiliran bertanya kepada sejumlah saksi.

Namun Hakim Ketua, memberi pengumuman bahwa sidang akan ditunda 15 menit setelah waktu shalat asar tiba. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

| LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN TUNAI BENCANA TSUNAMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERTANGGAL 28 JANUARI 2019 - PENERIMAAN di Rekening Bank BRI (0503-01-001105-30-6) Saldo: Rp. 252.006.172,00 | Rekening Bank Mandiri (114-00-2200800-0) Saldo: Rp. 1.818.684.641,00 |
To Top
Shares