Lampung Selatan

(VIDEO) Pemenang Tender tanya SPPBJ, Ini Jawaban Kadis PUPR Lamsel

Kadis pupr lamsel. (foto: aka)

Lnews.co, KALIANDA – Pemenang Tender Proyek di Lampung Selatan (Lamsel) mempertanyakan belum diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Mereka juga mengeluhkan tidak adanya klarifikasi atas keterlambatan penerbitan SPPBJ dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

“Dalam jadwal yang kita bisa lihat di LPSE Lampung, penerbitan SPPBJ untuk pemenang tender antara tanggal 29 Mei 2020 – 4 Juni 2020, akan tetapi, hingga hari ini, (Kamis, 11 Juni 2020) kita sebagai pemenang belum menerima SPPBJ tersebut, kita jadi tanda tanya,” ujar Ketua Konsorsium PT. Mulya Perkasa Mandiri, Khairil Adha kepada Lnews.co, dikantornya di Kedaton Kalianda, Kamis siang (11/6/20).

Khairil melanjutkan, saat ini sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak, yang dalam agenda ditulis dari tanggal 29 Mei sampai 19 Juni 2020.

“Jangankan mau tanda tangan kontrak, SPPBJ saja belum kita terima, ada apa ini, sudah melampaui jadwal yang ada,” tanya Khairil.

Ia mengungkapkan pada tanggal 5 Juni 2020 lalu, mereka mendatangi langsung kantor Dinas PUPR Lamsel untuk mempertanyakan SPPBJ yang belum diterbitkan untuk 16 pemenang tender.

“Namun sayang, saat itu yang ada hanya staf tanpa ada PPK maupun pimpinan PUPR, jadi kita tidak mendapatkan jawaban pasti soal SPPBJ tersebut,” imbuh Khairil.

Sejauh ini menurut Khairil, mereka sudah menjalankan semua proses tender sesuai dengan prosedur.

“Tidak ada yang terlewatkan, semua sesuai prosedur dan kita jalankan secara profesional.” Tukasnya.

Agenda tender. (aka)

Dibawah ini rilis yang disampaikan oleh Konsorsium PT. Mulya Perkasa Mandiri yang merupakan gabungan lebih dari 10 perusahaan/kontraktor:

“PRESS RELEASE

Berawal dari Pengumuman Lelang DPUPR Kab. Lamsel pd tgl 24 April 2020 melalui  LPSE Provinsi Lampung sebanyak 20 paket.

Setelah melewati tahapan lelang mulai dari Pengumuman, Pemasukan Dokumen, Evaluasi, Pembuktian, Penetapan Pemenang sampai dengan Pengumuman Pemenang pd tgl 19 Mei 2020, dihasilkan bbrp kesimpulan sbb :

1. Dari 20 paket yg dilelangkan, sebanyak 16 paket sudah diumumkan pemenangnya oleh Pokja, dan 4 paket dikabarkan tender ulang krn tdk ada penyedia yg memenuhi persyaratan.
2. Memasuki tahapan masa sanggah, muncul notifikasi/ email ke penyedia/ bbrp penyedia bahwa ada sanggahan (tanpa kejelasan siapa yg menyanggah dan tidak ada hasil berita acara mengenai sanggahan tsb).
3. Pada tahapan SPPBJ pd tgl 02-04 Juni 2020 (sesuai jadwal tahapan lelang), Pokja telah mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK, untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ oleh PPK. Namun sampai dgn tgl 10 Juni 2020 (yang mana seharusnya sudah dalam tahapan penandatanganan kontrak), PPK belum juga menerbitkan SPPBJ.
4. Kemudian muncul dan berkembang isu bahwa PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ (apalagi Kontrak).
5. Beberapa rekanan/ penyedia (yang sudah merasa sebagai pemenang lelang) bahkan tergabung dalam sebuah forum dan dikawal oleh Ormas sudah berupaya mempertanyakan persoalan ini ke PPK DPUPR, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

Dari kronologis di atas, muncullah pertanyaan : ADA APA DENGAN DINAS PUPR LAMSEL???

Berdasarkan PERPRES No. 16 Tahun 2018, PERMENKEU No. 190/PMK.05/2012, Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018 dan PERMEN-PUPR No. 14 Tahun 2020, Tugas dan Wewenang PPK salah satunya adalah “Menerbitkan SPPBJ”.

Di satu sisi para penyedia mempertanyakan dan meminta perihal SPPBJ yang sudah menjadi “HAK” mereka. Di sisi lain, PPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ atau tidak (namun ada aturan yang menjadi dasar dan pedoman).

Mengacu pada PERPRES No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018, PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :

1. Tidak ada sanggahan dari peserta;
2. Sanggahan dan/ atau sanggahan banding tidak benar;
3. Masa sanggah dan/ atau masa sanggah banding berakhir;
4. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;
5. Bahwa pemenang pemilihan/ calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Memang PPK mempunyai kewenangan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tsb kepada Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan disertai dengan “ALASAN dan BUKTI”.

Kemudian PPK dan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal selanjutnya PPK dan Pokja menjalani tahapan dengan berpedoman pada “ATURAN” yang sudah ditetapkan.

Kemudian muncul pertanyaan dan pernyataan sbb :

– Kalau ternyata PPK tidak menerima hasil pemilihan dari Pokja, mengapa masalah “TIDAK DITERBITKANNYA SPPBJ” ini terjadi pada seluruh paket yang sudah selesai proses pemilihannya???

– Apakah PPK tidak percaya akan kinerja dan/atau hasil kinerja Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan???

– PPK dan POKJA harus memberikan “PENJELASAN” mengenai hal ini secara terbuka baik kepada pemenang lelang/ calon Penyedia dan pihak lain yang mempunyai hak bertanya dan memperoleh jawaban.

– Penjelasan tersebut untuk menepis dugaan/ indikasi adanya “PERMAINAN/ REKAYASA/ KONGKALIKONG”.

Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni, yang ditemui Lnews.co di aula rumah dinas ketua DPRD, usai Hearing dengan Komisi II dan IV menjelaskan, Persoalan yang ditanyakan para pemenang tender tersebut akan diselesaikan secepatnya.

“Iya, itu kita undur, minggu depan persoalan tersebut kita selesaikan, secara teknis permasalah yang tau PPK, nanti kita akan kita kirim klarifikasi ke pemenang tender.” Tukas Syahroni.

Dibawah ini video pernyataan Syahroni yang direkam Lnews.co, Kamis siang (11/6/20):

(aka)

Hoax atau Real Cek Disini

Berita Popular

To Top
error: Content is protected !!