Hukum

Zainudin dituntut 15 Tahun denda 500 juta dan Ganti 66 Milyar

Zainudin menutup muka saat jpu kpk, wawan yunarwanto membacakan tuntutan di pn tanjung karang, senin sore (1/4/19). (foto: khairullah aka)

Lnews.co, TANJUNG KARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus fee proyek infrastruktur Dinas PUPR kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah Subsider 5 bulan kurungan.

JPU KPK, Wawan Yunarwanto, Subari Kurniawan dan Ariawan bergiliran membacakan berkas tuntutan yang sangat tebal dari pukul 10.15 Wib sampai pukul 15.35 Wib dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim, Mien Trisnawaty di ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (1/4/19).

Advertisements

Dari Empat pasal dakwaan, JPU KPK menuntut Bupati Lamsel Non aktif, Zainudin Hasan itu dengan sejumlah pasal diantaranya:

Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.——–

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.—

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan yang dibacakan JPU juga berisi Zainudin Hasan wajib mengganti uang untuk dikembalikan ke negara sebesar 66 Milyar rupiah.

“Dan jika terdakwa tidak dapat membayar 66 Milyar rupiah maka diganti dengan penjara selama 2 tahun,” ujar Wawan.

Selain itu, dalam tuntutan hak politik adik ketua MPR RI, Zulkifli Hasan itu dicabut selama 5 tahun.

“Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun dari hukuman pokok.” Tukas Wawan. (aka)

Comments

comments

Advertisements

Berita Popular

To Top
Shares